Gerbangindonesia.co.id – LOMBOK TIMUR – Berbagai tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan menjadi perhatian RSUD Dr. R. Soedjono Selong, Kabupaten Lombok Timur. Mulai dari meningkatnya arus pasien rujukan hingga keterbatasan fasilitas perawatan, rumah sakit dituntut mampu mengatur pelayanan secara efektif tanpa mengesampingkan keselamatan pasien, Senin (16/11/2026).
Ketua Manajer Pelayanan Pasien (MPP) RSUD Dr. R. Soedjono Selong, dr. Suwandi Rahman, mengungkapkan bahwa pengelolaan pelayanan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur di lingkungan rumah sakit. Hal ini diperlukan agar setiap persoalan yang dialami pasien dapat ditangani melalui mekanisme yang tepat.
Ia menjelaskan, salah satu aspek penting dalam pelayanan rumah sakit adalah pengaturan pasien yang masuk melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD). Tidak semua pasien yang datang memiliki tingkat kegawatan serupa sehingga diperlukan pemeriksaan awal untuk menentukan tindakan yang harus didahulukan.
Melalui mekanisme triase, petugas medis mengelompokkan pasien ke dalam tiga tingkatan, yaitu merah, kuning, dan hijau. Pengelompokan tersebut menjadi dasar dalam menentukan kecepatan penanganan berdasarkan kondisi klinis pasien.
Pasien kategori merah yang mengalami keadaan darurat harus segera memperoleh pertolongan medis. Sementara pasien kategori kuning dan hijau akan mendapatkan penanganan berdasarkan hasil pemeriksaan serta tingkat urgensi penyakitnya.
Menurut dr. Suwandi, sistem tersebut harus dipahami masyarakat agar tidak muncul anggapan bahwa pasien yang datang lebih dahulu selalu harus mendapatkan tindakan lebih awal tanpa mempertimbangkan kondisi kegawatannya.
Tantangan lainnya berkaitan dengan daya tampung ruang perawatan. Ketika jumlah pasien meningkat, ketersediaan tempat tidur menjadi faktor yang sangat menentukan, terutama untuk fasilitas perawatan intensif seperti ICU dan CPCU.
Dalam keadaan kapasitas penuh, rumah sakit harus melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan penerimaan pasien. Pertimbangan tersebut diperlukan agar pelayanan yang diberikan tetap sesuai dengan kemampuan fasilitas dan tenaga kesehatan yang tersedia.
Ia mencontohkan pasien dengan dugaan stroke yang membutuhkan pemeriksaan CT Scan. Pasien dengan kondisi seperti ini membutuhkan proses diagnosis yang tepat, tetapi penempatan untuk perawatan lanjutan juga harus mempertimbangkan ketersediaan ruang yang dibutuhkan.
Situasi tersebut terkadang menimbulkan dilema bagi pasien dan keluarga yang berharap seluruh kebutuhan pengobatan dapat dilayani di satu rumah sakit. Namun, menurutnya, setiap keputusan harus tetap berlandaskan kondisi medis dan kesiapan fasilitas.
Dr. Suwandi menegaskan bahwa penyesuaian pelayanan maupun rujukan lanjutan merupakan bagian dari pertimbangan medis, bukan tindakan yang dilakukan tanpa alasan. Rumah sakit tetap berkewajiban mengupayakan penanganan sesuai prosedur dan kemampuan yang dimiliki.
Di tengah berbagai kondisi tersebut, MPP menjalankan fungsi koordinasi untuk membantu memastikan proses perawatan pasien tidak terhambat. Komunikasi dilakukan bersama dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), dokter spesialis, serta bagian lain yang berkaitan dengan kebutuhan pengobatan.
Koordinasi juga diperlukan ketika muncul persoalan mengenai obat yang diresepkan. Apabila obat tertentu sedang tidak tersedia, MPP akan membantu menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak manajemen dan dokter yang menangani pasien.
Salah satu kemungkinan penyelesaian adalah mempertimbangkan obat pengganti yang memiliki fungsi serta kandungan sesuai dengan kebutuhan terapi. Kendati demikian, perubahan jenis obat tidak dapat diputuskan secara sepihak karena harus melalui persetujuan dokter penanggung jawab pasien.
“Ketika obat tidak tersedia, kami akan berkoordinasi dengan dokter apakah pemberiannya bisa ditunda atau terdapat alternatif yang memungkinkan. Semua harus berdasarkan pertimbangan medis karena DPJP yang paling mengetahui kondisi pasien,” ungkapnya.
Selain mendampingi persoalan pengobatan, MPP turut membantu menyelesaikan berbagai hambatan yang disampaikan pasien maupun keluarga. Keluhan yang masuk akan diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui sumber persoalannya, kemudian dikoordinasikan dengan unit yang memiliki kewenangan.
Persoalan administrasi, khususnya yang berkaitan dengan kepesertaan BPJS, juga membutuhkan komunikasi dengan pihak terkait. Dalam kondisi tertentu, koordinasi dapat melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan administrasi maupun pelayanan pasien.
Dr. Suwandi berharap keberadaan MPP dapat mempermudah komunikasi antara masyarakat dengan pihak rumah sakit. Dengan adanya koordinasi tersebut, pasien diharapkan memperoleh informasi yang jelas mengenai tahapan pelayanan dan solusi atas kendala yang dihadapi.
Ia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan keluarga dalam memahami kondisi pasien serta mengikuti arahan tenaga medis selama proses perawatan berlangsung.
Ke depan, RSUD Dr. R. Soedjono Selong berupaya mempertahankan kualitas pelayanan melalui penguatan koordinasi antarbagian dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP). Upaya tersebut dilakukan agar setiap pasien memperoleh penanganan berdasarkan kebutuhan medis, dengan keselamatan dan keberlanjutan perawatan tetap menjadi prioritas.(red)







