GerbangIndonesia, Mataram – TGH Mahally Fikri dianggap gagal memimpin Partai Demokrat NTB. Hal ini ditegaskan Koordinator Divisi Perhubungan dan Informatika DPD Partai Demokrat NTB, Junaidi Kasum.

Di depan awak media, dia menyampaikan bahwa polemik hak interpelasi yang bakal digunakan oleh DPRD NTB, khususnya Fraksi Partai Demokrat atas kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Zul-Rohmi sudah menjadi bagian dari kegagalan Mahally Fikri. Hak interpelasi tersebut memang hak setiap anggota DPR, namun harus diingat bahwa melekat dalam diri seorang kader fraksi yang ada di DPR itu untuk menghormati keputusan partai.

“Jadi bukan langsung menyampaikan pendapat pribadi, tanpa ada rapat kerja harian maupun rapat di DPD,” cetusnya saat konferensi pers, Senin (25/1).

JK sapaannya menjelaskan, hak interpelasi memang haknya sebagai anggota DPR. Namun sebagai anggota atau pimpinan fraksi juga harus melakukan komunikasi dan rapat dengan seluruh pentolan Partai Demokrat untuk menentukan sikap fraksi di DPRD NTB.

“Partai Demokrat adalah partai pengusung Zul-Rohmi, bukan partai pendukung. Oleh karena itu Partai Demokrat harus mengawal kepemimpinan Zul-Rohmi ini hingga selesai, bukan justru menjadi oposisi,” sanggahnya.

“Saya garis bawahi sekali lagi, Ketua Partai Demokrat saat ini sudah gagal. Teman-teman di bawah juga mengakui kegagalan Partai Demokrat,” akunya.

Kegagalan yang dilakukan oleh Ketua DPD juga lantaran di beberapa Pilkada di NTB Partai Demokrat sudah kalah telak. Baik di Sumbawa Barat, termasuk di Lombok Utara yang notabene merupakan kader Demokrat. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here