GerbangIndonesia, Lotim – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur kembali melakukan mediasi bersama Lembaga Bale Pelaut dan Pimpinan PT SKS Cabang Bali, Kamis (4/3). Mediasi ketiga ini terkait indikasi penipuan terhadap empat Calon Pekerja Migran (CPMI) asal Lotim dengan tujuan Polandia.

Kepala Bidang PPTK Disnakertrans Lotim, Hirsan mengatakan, sebelumnya sebanyak empat orang CPMI yang melakukan pendaplftaran untuk ke Polandia melalui Lembaga Bale Pelaut. Namun hingga saat ini belum juga diberangkatkan.

“Pada mediasi kedua kami punya bukti baru, sehingga kami bersurat kepada Direktur PT SKS di Jakarta. Ternyata Direkturnya tidak tahu permasalahan ini, sehingga di sana kami semakin yakin ini penipuan,” terang Hirsan saat ditemui di sela acara.

Dikataka Hirsan, pemberangkatan CPMI ke Negara Polandia saat ini belum dibuka. Sehingga pemberangkatan yang akan dilakukan saat ini diduga melalui jalur belakang. Kata dia, Lembaga Bale Pelaut juga sejauh ini tidak pernah melakukan koordinasi sebelumnya bersama pihak Disnakertrans Lotim untuk pemberangkatan CPMI tersebut.

Sebelumnya, CPMI tersebut sudah menyetorkan uang sebanyak Rp 35 juta untuk masing-masing CPMI kepada Lembaga Balai Pelaut dengan alasan untuk pengurusan visa dan tiket pesawat.

“Pada mediasi pertama empat orang CPMI ini sudah resmi mengundurkan diri untuk pemberangkatannya dengan catatan uangnya dikembalikan, termasuk semua bentuk dokumen,” imbuhnya.

Ia menambahkan, pada mediasi pertama pihak Bale Pelaut sudah siap untuk mengembalikan uang CPMI tersebut dan memberikan jaminan atau agunan berupa sertifikat tanah dalam jangka waktu dua minggu. Sehingga jika tidak mampu untuk mengembalikan CPMI diberikan kewenangan untuk menjual aset tersebut.

Adapun pada mediasi ketiga ini, jaminan tersebut diubah dengan menyerahkan mobil peribadi milik direktur Bale pelaut sebagai jaminan pengembalian uang tersebut selama satu minggu kedepan.

“Bale pelaut ini kan hanya lembaga pelatihan saja, dan tidak boleh merekrut PMI apalagi menjadi tekong, jadi ini sudah jelas melanggar aturan. Kalau melalui pemerintah kita juga buatkan id card dan urus BJS-nya,” terang Hirsan.

Sementara itu, salah seorang CPMI Rio Restapa menceritakan, sebelumnya informasi rekrutmen pemberangkatan PMI ke Polandia pertama kali ia dapatkan melalui akun Facebook milik temannya pada bulan Mei 2020 lalu bersama sembilan orang lainnya.

“Tapi yang ingin mundur dan curiga atas penipuan ini cuma kami berempat saja. Kami ingin uang kami kembali. Kami sudah berikan uang cash sebesar Rp 35 juta kepada Bale Pelaut. Teman yang lainnya saya tidak tau,” ulasnya.

Rio menceritakan, pada Desember 2020 lalu, dirinya sudah dijanjikan akan berangkat pada tanggal 4 Januari. Kemudian sebelum tanggal 4 dirinya dijanjikan sudah di Bali, namun hal tersebut diundur. Dirinya juga dijanjikan pekerjaan ditempatkan di perkebunan tomat.

Lanjutnya, pada bulan Februari 2021 lalu, dirinya juga dijanjikan akan play visa namun pihak perusahaan kembali mengundurkan hingga bulan Maret. Sehingga dirinya merasa curiga dan melaporkannya peristiwa tersebut kepada Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) untuk meminta bantuan.

“Saya minta bantuan kepda ADBMI untuk mengetahui kejelasan dan hak saya terkait pemberangkatan ini,” kata dia.

Ia bersama tiga CPMI lainnya meminta agar uang yang sudah disetorkan tersebut dikembalikan 100 persen. Mengingat pihak LPK Balai Pelaut juga sudah siap untuk mengembalikan uang tersebut 100 persen kecuali biaya medical.

“Kami sudah tanda tangan kontrak, tapi kontraknya itu tidak jelas, dan kami disuruh membuat rekening koran untuk mengeluarkan visa, itu yang membuat kami semakin curiga,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur LPK Bale Pelaut M Hasim Asfari menambahkan, pihaknya sudah mengakui perosedur pemberangkatan CPMI tersebut salah dan siap untuk mengembalikan uang CPMI. Bahkan dirinya sudah memberikan mobil pribadinya sebagai jaminan dalam jangka waktu seminggu

“Pada mediasi pertama saya sudah mengiyakan akan mengembalikan, karena bukan ranah saya untuk menjelaskan soal pengrekrutan CPMI. Di Bale Pelaut hanya tempat pelatihan saja, dan saya siap kasus ini dibawa ke ranah hukum jika tidak bisa mengganti uang itu” katanya.

Kata dia, dirinya hanya mengikuti tindakan dan peroses yang dilakukan oleh PT SKS Cabang Bali. Disebutkan, pada mediasi ketiga ini, dirinya tidak bermaksud untuk ingkar janji untuk tidak mengembalikan uang tersebut, namun dirinya hanya mengikuti alur dari PT SKS saja. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here