GerbangIndonesia, Loteng – Pernyataan tidak akan adanya campur tangan partai pengusung pemenang Pilkada ‎dalam perombakan pejabat di lingkup pemerintahan mungkin bisa dikatakan hal yang mustahil.‎

Mulai dari komunikasi ‘belakang layar’ hingga pembicaraan vulgar termasuk melalui media massa Pilkada kemungkinan ‎besar terjadi antara politisi partai pengusung bersama pemenang Pilkada.‎

Salah satunya seperti yang terungkap saat wawancara sejumlah awak media bersama Politisi Gerindra, H, Muhdan ‎Rum di ruang Fraksi Gerindra Gedung DPRD Loteng pada Selasa (16/3/2021).‎

Dengan gamblang Muhdan Rum menyatakan bahwa komunikasi itu ada antara Partai Politik dengan Pathul-Nursiah ‎yang kebetulan menjadi Bupati dan Wabup terpilih pada Pilkada 2020 lalu itu.‎

Hanya saja, lanjut Muhdan, komunikasi yang dimaksudkan bukanlah komunikasi dan campur tangan mengenai siapa ‎dan dimana ASN ditempatkan di kursi nomor satu di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).‎

“Komunikasi itu pasti ada, tapi kami tidak melakukan intervensi siapa calon pejabat dan di mana harus ditempatkan. ‎Komunikasi kami barangkali bisa disebut sebatas mengawal dan memberi saran,” gamblang Muhdan.‎

Diberikan contoh oleh Muhdan, bahwa selama ini pihaknya menilik dan menilai sejumlah kepala OPD di Lombok ‎Tengah yang tidak sesuai dengan bidang keilmuan yang dikuasainya. Kalaupun ada yang sesuai, maka tidak jarang ‎Kepala OPD dimaksud tidak mampu mengemban amanah sehingga perkembangan Lombok Tengah tampak stagnan ‎dan tidak ada perubahan dari tahun ke tahun.‎

“Saya jujur saja, itu Rumah Sakit harus dirombak total mulai dari Direkturnya sampai pejabat-pejabat yang ada di ‎dalamnya, dan kami mendorong itu,” tegas Muhdan.‎

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyoroti Dinas Pariwisata yang bisa dikatakan menjadi salah satu tumpuan dan ‎harapan Lombok Tengah sejak dulu yang dinilai tidak bisa mendongkrak potensi pariwisata yang dimiliki.‎

“Masa Dinas Pariwisata tidak bisa ‘menjual’ potensi selain Bau Nyale, Sade dan Sukarara? Kan masih banyak lagi yang ‎bisa dijual ke wisatawan lokal maupun mancanegara,” sentilnya.‎

Dikatakan pria yang bertugas di Komisi II DPRD Lombok Tengah ini, selain program 100 hari yang harus dituntaskan, ‎Pathul-Nursiah juga memiliki tugas lainnya yaitu merombak total pejabat lingkup Pemkab yang selama ini bercokol di ‎dinas-dinas namun tidak bisa membawa Paer Tengak ini ke arah yang lebih baik.‎

Apalagi, dari data yang dimilikinya, tidak sedikit Kepala Dinas yang menduduki jabatan di satu instansi dalam waktu ‎yang lumayan lama.‎

“Tidak boleh itu di satu jabatan lama,itu bisa kacau pemerintahan kalau seperti itu. Harus dirombak dan kami dorong ‎Bupati dan Wakil Bupati untuk melakukan perombakan itu,” tukasnya. (gi05) ‎

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here