GerbangIndonesia, Loteng – Bupati Lombok Tengah, HL Pathul Bahri blak-blakan mengungkap penyebab angka kemiskinan yang masih tinggi di Lombok Tengah.
Dalam acara rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Pathul mengatakan jika kemiskinan di Lombok Tengah sebenarnya sudah menurun drastis dari tahun ke tahun. Hanya saja, ada faktor lain yang menjadi penyebab angka itu tampak turun sangat lambat.
Faktor dimaksud adalah belum adanya kesadaran dari masyarakat untuk menyatakan diri tidak miskin lagi ketika dilakukan survey oleh lembaga. Dalam hal ini saat dilakukan survey oleh Badan Pusat Statistik atau BPS.
Dimisalkan, salah satu indikator kemiskinan adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat apakah sudah memenuhi standar kesehatan atau tidak, maka sejumlah masyarakat yang disurvey rata-rata akan menjawab dengan jawaban yang menyatakan bahwa mereka tidak mengkonsumsi makanan sehat itu.
Parahnya, lanjut dia, masyarakat yang menjawab seperti itu terdorong oleh pola pikir yang salah mengenai survey ini. Banyak masyarakat menyangka bahwa jika mereka dikatakan miskin, maka seketika juga bantuan pemerintah melalui bantuan sosial dan bantuan lainnya akan mereka terima.
“Ini yang terjadi sebenarnya, banyak masyarakat menyangka kalau mereka dikatagorikan miskin dengan indikator itu maka akan langsung mendapat bantuan, sehingga kalau masalah bantuan mereka dapatkan tidak ada yang mau kaya, semuanya mau miskin karena mereka mengira akan mendapat bantuan pemerintah,” ungkap Pathul dalam sambutannya.
Padahal, sambung dia, jika BPS melakukan survey lebih jauh dengan tidak hanya melihat indikator kemiskinan yang tertuang, kemungkinan besar angka kemiskinan itu bisa jauh berkurang.
Dimisalkan, seseorang yang rumahnya tampak tidak layak huni dikatakan miskin jika dilihat dari rumah yang dihuninya, tetapi tidak menutup kemungkinan orang bersangkutan memiliki sawah dan ladang yang cukup luas untuk digarap dan hasilnya sebagai bekal hidupnya.
“Ada juga yang rumahnya sudah cukup bagus tapi tidak punya penghasilan tetap. Jadi ini yang juga menjadi perhatian kami dan akan kita benahi bersama,” sambung dia.
Jika berbicara angka, sambungnya, Lombok Tengah sebenarnya sudah cukup baik dalam masalah pengurangan angka kemiskinan. Bahkan dari 800 ribu penduduk Lombok Tengah, pada tahun 2019 lalu angka kemiskinan bisa ditekan sampai 1,44 persen. Sementara untuk tahun 2020 penurunan tidak begitu signifikan karena faktor bencana dan lainnya sehingga penurunan angka kemiskinan hanya mencapai angka 0,4 persen saja.
“Tetapi kalau dilihat dari jumlah penduduk kita dibanding kabupaten/kota lain,angka itu cukup besar,” bangga Pathul.
Lebih dari masalah kemiskinan, saat ini Pemkab Loteng masih memikirkan solusi untuk 15 ribu rumah tangga yang belum bisa mengaksses air bersih dan 11 ribu Kepala rumah tangga yang masih sebagai pekerja kasar seperti kuli dan pemulung.
“Jadi untuk menangani masalah ini, salah satu rekomendasi kami kepada TKPKD dan kita semua adalah perbaikan kualitas dan kuantitas kerja kita serta sinergitas dengan semua pihak dari pusat hingga tingkat desa,” petuah Pathul.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Loteng, H.Syamsudin membeberkan bahwa angka kemiskinan untuk Kabupaten Lombok Tengah saat ini berada pada peringkat ke-5 dari semua kabupaten/kota se NTB.
Peringkat itu dari hasil survey yang menelurkan hasil bahwa angka kemiskinan di Lombok Tengah tahun 2020 berada pada angka 13,44 persen atau dengan jumlah 128 ribu rumah tangga.
“Penurunannya cukup baik jika dibandingkan di tahun 2015 yang masih berkisar pada angka 16,25 persen,” pujinya.
Sementara itu, Ketua Pokja TKPKD Loteng, Saiful Muslim membeberkan bahwa dana yang digelontorkan untuk penanganan kemiskinan di Lombok Tengah sebesar Rp. 107 Miliar. Angka itu untuk sementara masih belum aman karena menunggu keputusan tentang refocusing anggaran.
“Untuk percepatan penanganan kemiskinan, kita masih harap-harap cemas menganai refocusing anggaran,” ungkapnya.
Acara rakor ini dirangkaikan dengan serah terima jabatan antara Ketua TKPKD lama yaitu HL Pathul Bahri kepada Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursiah yang menurut regulasi harus mengemban amanah itu.
“Saya siap menerima amanah ini dan mari kita bersinergi bersama,” kata Nursiah saat diberi kesempatan menyampaikan sambutannya oleh Bupati Loteng. (gi05)
