GerbangIndonesia, Lotim – Puluhan tenaga guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Kategori Dua (FGHD) Kabupaten Lombok Timur, menggelar hearing di Kantor DPRD Lotim, Selasa (25/5). Aksi mereka untuk meminta kejelasan nasib mereka saat ini.
Koordinator Umum FGHD, Ahmad Munir mengatakan, jumlah guru honorer Katagori Dua (K2) di Lotim mencapai 600 lebih. Namun banyak yang tidak bisa ikut seleksi pada penerimaan PPPK maupun CPNS tahun ini karena terkendala formasi.
“Kami menuntut kepada pemerintah untuk menambahkan formasi PPPK pada tahun ini, agar peluang kami untuk lulus menjadi PPPK lebih besar,” terangnya kepada awak media saat usai menggelar hearing.
Kata dia, pada rekrutmen PPPK tahun ini, ia meyebutkan tidak ada jalur husus untuk honorer K2. Sehingga ia dan para honorer lainnya menyatakan diri siap untuk bersaing dalam rekrutmen nantinya.
Ditempat yang sama, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lotim, Salmun Rahman mengatakan, bahwa pihaknya terus memperjuangkan nasib para Honorer K2 tersebut. Namun kata Salmun, penerimaan PPPK maupun PNS tersebut ditentukan oleh pusat. Sedangkan pada tes tahun ini, Honorer K2 bisa mendapatkan bonus 10 poin dibandingkan dengan yang lainnya.
“Mereka meminta untuk diprioritaskan pada tes kali ini, tapi kan pembukaan CASN ini terbuka untuk umum. Hanya saja dalam tes K2 ini bisa dapat bonus 10 poin dibanding dengan yang lain,” terangnya.
Lebih lanjut, Salmun mengatakan, pihaknya tetap melakukan komunikasi dengan pihak terkait agar nasib para K2 ini bisa lebih diprioritaskan. Akan tetapi dalam pengangkatan tersebut pihak dari pusat tetap menekankan jalur tes melalui teknologi.
“Tapi kan rekrutmen saat ini semua melalui teknologi, kalau tidak bisa menggunakan tekhnologi internet, ya kita jangan terlalu berharap untuk menjadi pegawai negeri,” katanya.
Adapun jumlah honorer K2 di Lotim, mencapai 678 orang yang terdiri dari, pegawai kesehatan, tenaga pendidik, Satpol PP, guru dan tenaga honor lainnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lotim, Murnan meminta kepada Pemkab Lotim untuk serius memperjuangkan nasib honorer K2 tersebut. Terlebih kata dia, gaji para K2 jika lulus menjadi PPPK maupun PNS ditanggung oleh pusat.
“Tapi tahun ini memang formasinya sangat sedikit, apakah permasalahannya data K2 belum lengkap saat itu maka tidak diajukan semuanya,” imbuhnya.
Dari itu lanjut Murnan, DPRD Lotim akan berkoordinasi dengan Bupati Lotim, terkait langkah yang akan dilakukan untuk para honorer K2 tersebut. (par)
Editor: Lalu Habib Fadli
