H Najamuddin Moestafa. Dokumen Pribadi

GerbangIndonesia, Mataram – Salah satu anggota DPRD NTB, H Najamuddin Moestafa mengungkap bobroknya Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan PPKM Level 4 di Kota Mataram. Terlebih pascadikeluarkannya Instruksi Mendagri (Inmendagri) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 23 Tahun 2021. Dalam Inmendagri tersebut, Kota Mataram menjadi daerah yang diterapkan PPKM Level 4, setara dengan PPKM Darurat.

Baca Juga: PPKM Level 4 Berlaku Hingga 8 Agustus, Cek Wilayahnya

“Pemerintah dan aparat ini melaksanakan penyekatan dengan aturan, tapi tidak menggunakan pasal-pasal dalam aturan itu. Orang saya juga yang rangkai aturan dan SE Gubernur itu, jadi tau saya!” ujar Najamuddin.

Begitu juga dengan vaksinasi. Saat ini, kurang dari 20 persen penduduk Indonesia yang sudah divaksinasi. Sementara sisanya belum, lantaran stok vaksin di daerah maupun di pemerintah pusat sudah menipis.

“Penduduk Indonesia kan ada 271 juta, sementara vaksin yang tersedia baru 80 juta. Masih banyak masyarakat yang belum vaksin, namun dihalangi penyekatan PPKM ini. Jadi seolah-olah masyarakat dipaksa untuk divaksin,” tuturnya.

Pria yang juga Ketua Banggar DPRD NTB itu mengungkap, keberadaan vaksin di masyarakat saat ini adalah sebagai umpan. Artinya, ketika 80 juta vaksin yang sudah masuk ke Indonesia tersebut habis, maka vaksin selanjutnya akan dijual kepada masyarakat dengan harga tinggi.

“Itung saja berapa untungnya itu,” geramnya.

Di sisi lain, wakil rakyat asal Lombok Timur itu membeberkan, selama PPKM ini, sangat banyak pengusaha merasa dirugikan. Mulai dari pedagang kaki lima, sampai pengusaha perhotelan.

“Makanya Pak Presiden itu memberlakukan PPKM Darurat dan PPKM Level 4 dan lainnya. Sebab, jika Undang-Undang Karantina diterapkan, Negara wajib memberi makan semua masyarakat. Itu kewajiban Negara. Itu yang tidak berani dilakukan pemerintah saat ini,” pungkasnya.

Baca Juga: Bikin Bangga, NTB Daerah Terinovatif di Bawah Jawa Tengah

Sebelumnya, Peneliti INDEF, Ariyo DP Irhamna menaksir anggaran yang diperlukan pemerintah untuk pengadaan vaksin Covid-19 sebesar Rp 75 triliun. Angka tersebut didapat dari perhitungan yang ia buat sedemikian rupa. Dirinya mengatakan, perkiraan biaya Rp 75 triliun tersebut dibuat berdasarkan harga vaksin dari Sinovac yaitu sekitar 30 Dollar AS per orang, maka dengan menggunakan kurs Rp 14.000 harga vaksin per orang adalah sekitar Rp 400 ribuan. Sementara target penduduk yang akan di vaksin mencapai 170 juta jiwa, itu berarti kebutuhan anggarannya mencapai Rp 75 triliun. (abi)

Editor: Lalu Habib Fadli

Additional Data: Suara.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here