GerbangIndonesia, Lotim – LSM Laskar NTB menandatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Timur, Kamis (16/9). Kedatangan mereka guna menggelar Hearing terkait pelayanan di setiap UPT Dukcapil yang dinilai lelet.
Ketua Laskar NTB DPD Lotim, Fauzan mengatakan dalam hearing, saat ini SOP pelayanan kurang dipahami oleh kepala UPT. Hal ini menyebabkan pelayanan menjadi lelet yang membuat masyarakat harus bolak balik mengurus Adminduk.
Baca Juga: Berlanjut, Tim Vaksinator Rumkit Bhayangkara Vaksinasi di Rumah Ibadah
“Dari penjelasan Pak Kadis tadi, sudah melakukan bimtek ulang kepada semua kepala UPT agar tidak ada lagi keraguan dalam memberikan pelayanan kepda masyarakat dan tidak lelet lagi,” ungkapnya saat ditemui di Kantor Disdukcapil Lotim, Kamis (16/9).
Salah satu pelayanan yang disoroti ialah leletnya pelayanan penerbitan KTP. Padahal dari penjelasan Kadis Dukcapil paling lambat penerbitan KTP yakni tiga hari setelah mengajukan permohonan penerbitan.
Kata dia, yang ditemukan dilapangan penerbitan KTP sering terjadi lebih dari tiga hari, Sehingga masyarakat merasa kesulitan dalam pengurusan adminduk.
“Jika memang kendalanya masalah jaringan, kami masih bisa maklumi, tapi kalu kendalanya masalah belangko dan alasan lainnya kami tidak bisa maklumi,” katanya.
Sementara itu, Kawil Desa Semaya Lalu Purnawirawan menambahkan, data Adminduk yang dimiliki masyarakat banyak tidak sinkron. Sehingga masyarakat yang tidak sinkron datanya tersebut menyebabkan tidak bisa mengambil bantuan yang diberikan pemerintah.
“Nama di KTP masyarakat kadang tidak sesuai dengan nama yang keluar dari pusat. Kami harap kepada Dukcapil agar bisa mensinkronkan data masyarakat,” pintanya.
Ia menambahkan, ketika dirinya mengajukan permohonan untuk perbaikan nama dengan didasari oleh ijazah, namun pihak UPT Dukcapil menolak dan justru meminta masyarakat untuk melakukan persidangan.
“Padahal data yang kami berikan sudah jelas, masak kami disuruh sidang. Makanya kita anggap UPT-nya tidak paham SOP pelayanannya,” ulasnya.
Sementara Kadis Dukcapil Lotim, Satriadi mengatakan terkait ketidak sinkronan data tersebut, semua sektor harus mengacu pada datanya Dukcapil. Sebab data yang dimiliki dukcapil sudah sinkron, data yang dimiliki di Dukcapil setidaknya memiliki 21 elemen data.
“Kalau dari sisi aturan, data-data yang dari sektor lain itu harus mengacu pada data yang ada di Dukcapil. Sebab data yang dimiliki oleh sektor lain itu hanya nama dan alamat saja, kan bisa saja di kampung yang sama punya juga nama yang sama,” terangnya.
Sementara untuk permohonan pergantian nama, kata dia, tergantung dari kondisi, jika tidak ada acuan atau tidak ada rujukannya maka harus melalui sidang pengadilan.
Baca Juga: Percepat Vaksinasi, Kodim 1606/Mataram Turun ke Sekolah
“Kalau ada data yang tidak sesuai, data yang berbeda itu yang harus di perbaiki, kalau terkait data bantuan, data itu yang harus diperbaiki. Bisa saja ketika di data masyarakat meyebut nama tuanya dan ketika didata oleh Dukcapil masyarakat meyebut nama mudanya, sehingga datanya tidak sinkron,” tutupnya. (par)
Editor: Lalu Habib Fadli
