Wakil Ketua DPRD Lotim, H Daeng Paelori saat ditemui di Kantor DPRD Lotim, Selasa (28/9). FOTO SUPARDI/GERBANG INDONESIA

GerbangIndonesia, Lotim –  Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, H Daeng Paelori akhirnya menanggapi laporan dugaan korupsi dana reses yang dilakukan oleh 18 oknum anggota DPRD. Dia menyatakan bahwa persoalan tersebut hanya persoalan data yang kurang lengkap.

Baca Juga: Digadang-gadang Maju di Pilgub NTB, Jawaban HBK di Luar Dugaan

“Yang kami lihat adanya ketidaklengkapan dokumen. Biasalah pemeriksaan internal kita, bahwa administrasi itu yang paling utama,” kata Daeng saat dikonfirmasi Wartawan di Kantor DPRD Lotim, Selasa (28/9).

Setalah data-data laporan yang disampaikan oleh BKP dilihat oleh unsur pimpinan DPRD lanjut Daeng, ditemukan adanya kekurangan data-data yang diberikan oleh 18 anggota tersebut. Sehingga pihak BPK meminta Inspektorat untuk melakukan kroscek terhadap kebenaran data yang diberikan itu.

“Dari 18 ini ada yang kekurangan data dan dokumen yang harus dilengkapi,” cetusnya.

Terkait sudah masuknya laporan dugaan korupsi dana reses ke kejaksaan, Daeng menyebutkan bahwa hal tersebut sebagai bentuk keterbukaan dan penyampaian informasi kepada publik.

“Persoalan itu nanti kan ada tindak lanjutnya. Saya kira dalam sistem kita pemerintahan dan bernegara ini ada saja kan? Mungkin kaitannya dengan administrasi dan sebagainya. Itu ada yang punya tugas untuk mengklarifikasi-nya,” jelasnya.

Persolan tersebut juga menurut Daeng, sebagai bentuk warning dan menjadi bahan refleksi terhadap pejabat DPRD dalam menjalankan tugas. Sebab kata dia, kinerja pejabat publik akan selalu dipantau oleh semua elemen.

Jika nantinya adanya panggilan terhadap sekretariat dewan, Daeng dan pimpinan lainnya siap memberikan data-data yang benar. Dirinya juga tidak boleh menghalang-halangi pihak terkait dalam mengungkap kebenaran.

“Tidak mungkin kita halangi ketika minta data-data kemudian kita tidak kasih. Tidak boleh itu. Tetap apapun itu pasti akan kita berikan waktu dan tempat,” janjinya.

Namun di satu sisi, dirinya mengaku jika laporan yang sudah masuk di meja Kejaksaan Negeri (Kajari) Lotim tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota dewan.

Baca Juga: Lombok Football Club Bakal Kontrak Pemain Persiraja Hingga Persija

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 18 orang oknum anggota DPRD Lotim dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Kemanusiaan (Garuda) Indonesia, Senin (27/9) ke Kejari Lotim. Laporan tersebut terkait dugaan adanya indikasi korupsi pada kegiatan reses 18 anggota DPRD Lotim tahun 2020 lalu. (par)

Editor: Lalu Habib Fadli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here