Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah bersama Dirut Bank NTB, akademisi Unram, Karo Hukum Setda Provinsi NTB, TNI/Polri dan sejumlah pelaku UMKM. FOTO IST/GERBANG INDONESIA

GerbangIndonesia, Mataram – Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah mengatakan, upaya Kementerian Hukum dan HAM RI untuk melegalkan badan hukum perseroan perorangan merupakan langkah cerdas. Hal ini dipercaya memudahkan pengusaha kecil seperti UMKM lebih percaya diri dalam berusaha.

Baca Juga: Menko Airlangga: Provinsi NTB Terbaik Dalam Penyaluran BTPKLW

“Agar lebih berkembang dan maju,” kata Gubernur Doktor Zul, saat menghadiri dan memberikan sambutan pada kegiatan pembukaan Sosialisasi Perseroan Perorangan dan Rapat Koordinasi Notaris oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB tahun 2021, Jumat (15/10) di Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat.

Sehingga menggairahkan dan menggeliatkan masyarakat dan UMKM dalam menjalankan usaha yang mereka tekuni selama ini.

“Agar kedepan, UMKM memiliki akses ke perbankan dan permodalan lain demi memajukan status usahanya,” tutup Doktor Ekonomi Industri ini.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Cahyo Rahardian Muzhar, SH,. LL.M,. menambahkan, aturan dan regulasi ini dapat mensinergikan program Kemenkumham dan Pemda.

“Sebagai upaya membantu dan membangkitkan UMKM akibat pandemi Covid-19,” terangnya.

Pemerintah di masa pandemic kata dia, mengeluarkan sejumlah kebijakan dan program khusus untuk membantu UMKM. Salah satunya adalah dibuatnya kemudahan dan aturan pendirian perusahaan perseorangan ini.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, Hari Sukamto, A.K.S., SH., M.H, menjelaskan sosialiàsi ini akan dirangkai dengan rakor beserta seluruh akta notaris.

“Sosialisasi ini memberikan pemahaman UMKM tentang kemudahan dalam usaha,” katanya.

Baca Juga: Test Drive Sirkuit Mandalika, Menko Airlangga: Luar Biasa, Sangat Indah!

Sehingga ada pencerahan untuk usaha dan menggerakan sektor ekonomi masyarakat dalam membangun NTB lebih Gemilang.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Dirut Bank NTB, akademisi Unram, Karo Hukum Setda Provinsi NTB, TNI/Polri dan sejumlah pelaku UMKM. (red)

Editor: Lalu Habib Fadli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here