GerbangIndonesia, Loteng – Buntut perang demonstrasi yang dilakukan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) versus Forum Kepala Desa (FKD) memaksa Persatuan Anggota Badan permusyawaratan Desa seluruh indonesia Provinsi NTB (PABPDSI) angkat bicara.
Baca Juga: Puji Program Kampung Sehat, Gubernur NTB: Mampu Tekan Covid-19
Ketua PABPDS NTB, Zubair, S.Pd.,M.Sn., menegaskan, aksi yang dilakukan LSM yang ditandingi oleh FKD ini justru terindikasi merupakan sebuah aksi provokatif dan bisa berbuah pahit di tengah masyarakat.
“Ini bisa kami anggap aksi tidak profesional dan bisa menjadi provokatif sehingga justru bisa memicu konflik di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Di satu sisi pihaknya menyayangkan tindakan masyarakat dalam hal ini pihak mantan Kepala Dusun yang menggunakan LSM untuk menyelesaikan sengketa yang sedang berlangsung. Padahal, lanjut dia, di tengah masyarakat sudah ada BPD sebagai perwakilan masyarakat yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi.
“Kenapa harus menggunakan LSM padahal mereka bisa menyampaikan aspiranya melalui PABPDS dan ini yang kami sayangkan,” sesalnya.
Di sisi lain pihaknya juga menyayangkan tindakan FKD yang tidak menggunakan prinsip musyawarah dalam menaggapi masalah tersebut.
“Padahal masih bisa diselesaikan dengan cara baik-baik sehingga tidak ada insiden yang tidak baik saat demo dilakukan,” sambungnya.
Namun lebih dari itu, pihaknya tidak lepas menyoroti peran pemerintah daerah yang sepertinya tidak bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh Desa dan masyarakat ini.
Menurutnya, hal itu terjadi karena kurang perhatiannya pemerintah daerah terhadap tupoksi PABPDS sendiri di tingkat desa yang seharusnya bisa dilibatkan dalam penyelesaian masalah seperti ini.
“Kami ini tugasnya menyerap aspirasi masyarakat, dan kalau masyarakat menyuarakan aspiranya melalui kami mungkin persoalan ini tidak berkepanjangan,” kesalnya.
Menurutnya, PABPDS selama ini dianggap hanya sebelah mata oleh kalangan pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Padahal peran BPD sendiri sangat penting dan memiliki peran sentral dalam penyelesaian masalah ini.
Dari data yang dihimpunnya, prosentase perhatian Pemda dan Pemdes kepada BPD jauh di bawah angka 50 persen di seluruh wilayah Lombok Tengah. Hal itu tentunya memberikan efek sangat buruk terhadap PABPDS yang seolah tidak memiliki peran dan fungsi di tengah masyarakat.
“Kami ini dianggap apa kalau seperti ini, dianggap tidak ada? Mungkin sebab itu juga masyarakat lebih mempercayakan penyelesaian masalah kepada kawan-kawan LSM,” sambungnya.
Dia menyatakan, Pemda seharusnya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi BPD yang juga bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Sehingga persoalan yang seperti ini tidak perlu mencuat ke permukaan.
“Mohon maaf kami bisa mengatakan kalau ada kemungkinan justru permasalahan ini dimafaatkan oleh sejumlah oknum dengan cara memperuncing masalahnnya, padahal masih bisa diselesaikan,” yakin Zubair.
Dia berharap agar Pemda ke depannya bisa lebih memberikan edukasi kepada masyarakat bahkan membuat regulasi agar persoalan seperti ini tidak terjadi lagi dengan cara melibatkan BPD dalam penyelesaian masalah.
Sebelumnya, aksi demonstrasi dilakukan Forum Kepala Desa (FKD) Lombok Tengah versus LSM Gempar NTB yang sempat bersitegang di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng.
Aksi itu sendiri untuk menindaklanjuti persoalan pemberhentian tiga perangkat desa di Desa Tanak Beak, Kecamatan Batukliang Utara (BKU). Dimana ketiga Kadus tersebut dinyatakan menang di PTTUN namun amar putusan itu belum juga dilaksanakan oleh pihak Desa.
Sementara di sisi lain, pihak Desa juga berpegang pada aturan yang menjelaskan mengenai kewenangan Kepala Desa mencopot Kepala Wilayah (Kadus-Red) apabila tidak memenuhi kriteria berdasarkan evaluasi.
Baca Juga: Lima Zodiak Ini Diprediksi Bakal Kaya Raya di Masa Depan, Kamu Termasuk?
Sehingga aksi demo dilakukan oleh LSM dan dilakukan aksi tandingan oleh FKD yang hampir berujung chaos dan adu jotos antar kedua belah pihak. (fiq)
Editor: Lalu Habib Fadli
