Gerbangindonesia, Lombok Utara – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Aula Kantor Bupati Rabu (9/3). Dalam kegiatan itu, selain melibatkan perempuan, Bappeda juga melibatkan anak, masyarakat lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas.
Baca Juga: Pria Asal Lombok Barat Ini Bawa Replika Mobil FI Sampai Sirkuit Mandalika Tapi Tak Boleh Masuk
Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu yang hadir membuka acara tersebut mengungkapkan, pelibatan empat peranan elemen tersebut sangat penting dalam membangun daerah. Dengan adanya musrenbang ini diharapkan apa yang menjadi persoalan yang dihadapi kaum perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas sudah barang tentu bisa dibedah. Kemudian aspirasi ini akan ditelurkan menjadi sebuah program di tahun 2023 tentu didukung dengan keberpihakan anggaran.
“Musrenbang ini membahas tentang banyak persoalan memang harus ada keberpihakan program kita kepada mereka,” ujarnya.
Djohan sendiri melihat kaum perempuan, sangat penting peranannya. Maka tak ayal dalam tataran birokrasi sendiri pihaknya mempercayakan sejumlah jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada sosok perempuan. Tercatat ada Camat Kayangan dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dijabat oleh perempuan. Menyangkut kaum disabilitas, pemda intens memberikan bantuan terlebih kepada disabilitas yang tidak bisa melakukan aktivitas. Intinya, aspirasi mereka semua harus ditampung sehingga nanti menjadi rumusan yang jelas dan bisa berbuah program.
“Kelompok ini perannya penting, luar biasa kita sudah bisa percayakan mereka ditataran pimpinan OPD. Kita ingin peran mereka lebih kita tingkatkan lagi tentu harus kita siapkan pembiayaan untuk ke arah itu,” katanya.
“Disabilitas juga banyak kita bantu selain yang tidak bisa sama sekali kalau bisa bekerja di level yang lebih tinggi kita dorong dan ada lembaga yang bisa menampung mereka,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Lombok Utara Parihin menjelaskan banyak persoalan yang terjadi di Lombok Utara. Misalnya menyangkut indeks pembangunan gander masih terendah di NTB meskipun ada peningkatan dari 84,61 persen di tahun 2015 menjadi 85,44 persen di tahun 2020. Kemudian perempuan Lombok Utara tertinggal dari sisi pendidikan dan ekonomi, sementara usia harapan hidup perempuan di NTB lebih panjang 68,66 tahun dibandingkan laki-laki yaitu 64,81 tahun. Kemudian masalah kemiskinan yang naik sebesar 0,5 persen atau total 27,04 persen di tahun 2020.
“Ada beberapa kasus lain seperti perempuan kepala keluarga (janda) yang masih berda di angka 14,46 persen, dan kasus kematian ibu pada saat melahirkan di tahun 2020 terdapat 3 orang. Ini menjadi beberapa pembahasan dalam musrenbang kali ini,” jelasnya.
Adapun tujuan yang diharapkan yaitu pemerintah mendapat masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD pada tahun 2023. Mendorong partisipasi perempuan, anak, lansia, dan disabilitas agar terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Memastikan adanya isu perempuan tertuang dalam dokumen apbd, dan masih banyak lagi. Outputnya ke depan, pihaknya mendorong supaya OPD yang bersangkutan menangani berbagai isu persoalan ini, bisa mengakomodir usulan program dan anggaran.
Baca Juga: NasDem Godok Calon Presiden, Surya Paloh: Ada Tiga Nama
“Kita coba bicarakan segala persoalan ya nanti pada intinya musrenbang RKPD akan menjadi atensi. Pasti akan ada program barangkali OPD yang menjadi urusan kita dorong nanti kita sinkronkan dengan musrenbang RKPD,” pungkasnya.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
