Gerbangindonesia, Lombok Utara – Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang berada di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah dijaminkan BPJS Ketenagakerjaannya. Hal ini menindaklanjuti MoU yang dilakukan Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan NTB beberapa waktu lalu. Pihak BPJS saat ini belum menanggung semua, kendati begitu mereka akan diakomodir secara bertahap.
Baca Juga: Pria Asal Lombok Barat Ini Bawa Replika Mobil FI Sampai Sirkuit Mandalika Tapi Tak Boleh Masuk
Rabu (9/3), Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB Adventus E Souhuwat mengungkapkan, penyerarahan kartu secara simbolis sudah dilakukan bertempatan dengan kegiatan pelatihan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) di Lombok Utara. Hal ini bentuk daripada dukungan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan sekaligus kesejahteraan bagi para pekerja khususnya yang non ASN. Disebutnya BPJS ketenagakerjaan saat ini menelurkan dua program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang iuranya hanya Rp 12 ribu perbulan.
“Manfaat BPJS ketenagakerjaan ini sangat banyak dimana, apabila terjadi risiko kecelakaan kerja biaya rumah sakit hingga santunan kematian itu akan di bayarkan oleh BPJS,” ungkapnya.
“Fasilitasnya kelas 1 di rumah sakit pemerintah. Selain itu apabila belum bisa kerja, semenjak mendapatkan musibah, BPJS memberikan jaminan STMB yakni sesuai dengan upah kerja perbulan selama satu tahun pertama,” imbuhnya.
Seluruh kabupaten dan kota juga menerapkan program serupa dan di Lombok Utara ini adalah salah satunya. Khusus di KLU, kurang lebih sekitar 3.500 lebih sudah di akomodir BPJS Ketenagakerjaan. Sekitar 200 orang lebih itu berasal dari GTT dan PTT itu sudah langsung di potong dari gaji mereka dan dibayar langsung melalui APBD. Renacananya, ke depan tidak hanya pegawai melainkan pihak desa, kadus, bahkan hingga marbot masjid juga harus di cover oleh BPJS lantaran jaminan tersebut adalah hal yang penting untuk masyarakat.
“Kepengurusan BPJS Ketenagakerjaan ini akan didaftarkan komulatif oleh pemerintah. Kita juga akan sasar lintas agama seperti marbot, guru ngaji, pun setingkat RT dan RW,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PTSP) Lombok Utara Denda Dewi Tresni Budi menyambut baik langkah ini. Menurutnya, yang sudah terakomodir oleh BPJS saat ini baru tahap pertama melalui BPKAD dengan total PTT sebanyak 1.751 orang, sementara GTT tercatat 2.178 guru. Ada beberapa pegawai lagi yang belum dimasukkan datanya lantaran mereka merupakan pegawai baru yang masuk terhitung pada bulan maret ini.
“Sedangkan untuk yang masuk baru ini sedang dilengkapi datanya karena SK nya keluar per-maret. Kalau untuk jumlah anggaranya itu ada di BPKAD dan Dikpora, kami hanya memfasilitasi saja,” katanya.
Baca Juga: NasDem Godok Calon Presiden, Surya Paloh: Ada Tiga Nama
Pihaknya juga mendukung langkah BPJS untuk menyasar desa hingga marbot masjid. Pasalnya, menyangkut jaminan tenagakerja merupakan aspek penting yang idealnya bisa didapatkan semua orang. Hanya saja, mengenai anggaran dan detail pembayaran akan di komunikasikan lebih jauh lagi nantinya.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
