Sejumlah warga dan LSM saat melakukan aksi demo di depan Kantor DPRD Lombok Utara. FOTO ANGGER RICO/GERBANG INDONESIA

Gerbangindonesia, Lombok Utara – Puluhan warga dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Surak Agung mendatangi kantor DPRD dan Bupati Lombok Utara. Kedatangan mereka pada Senin (30/5), tak lain guna melakukan aksi demonstrasi buntut kenaikan tarif air oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Amerta Dayan Gunung. Mereka tetap meminta supaya pemerintah bisa membatalkan kenaikan tarif air yang sudah berjalan beberapa bulan yang lalu ini.

Baca Juga: Ternyata Indonesia Awalnya Bersaing dengan Meksiko dan Brazil, ITDC: Ezpeleta Pilih Mandalika

Ketua LSM Surak Agung Wiramaya Arnadi dalam orasinya mengungkapkan, situasi warga dibawah dengan pejabat berbeda terlebih saat bencana gempabumi dan covid yang melanda beberapa tahun lalu. Perekonomian warga dirasa masih belum stabil, namun dalam ketidakstabilan ekonomi ini PDAM justru menaikan tarif yang dianggap memberatkan. Terlebih hal ini didukung oleh pemda dan juga DPRD Lombok Utara.

“Tuntutan kami tetap tunkan tarif air pdam karena warga tengah kesulitan. Jika ini tetap jalan maka silakan dirut untuk mengundurkan diri bila perlu Bupati juga,” serunya.

Dijelaskan, dasar PDAM menaikan tarif berdasarkan SK Gubernur dan Permendagri dianggap tidak relevan. Pasalnya, kedua aturan itu hanya mengatur batas atas dan bawah nominal bukan justru perintah untuk menaikan tarif air. Ia juga mengimbau kepada masyarakat supaya tidak membayar air selama 5 bulan hal ini merupakan bentuk perlawanan sampai tuntutan warga dan pihak terkait bisa terealisasi.

“Selain itu kita menunggu reaksi masyarakat yang lebih luas. Biar saja jangan dibayar, nanti jika aliran terputus lebih baik persoalan air dikembalikan ke PDAM Giri Menag saja,” jelasnya.

Pantauan Gerbangindonesia.co.id, puluhan masyarakat berkumpul di Desa Medana dan kemudian bergeser ke kantor DPR pada pukul 10.00 Wita. Sesampainya di Kantor Perwakilan Rakyat, massa meminta supaya DPR bisa memanggil Dirut PDAM dan Bupati Lombok Utara guna berdialog. Kendati lantaran Wakil Ketua DPR dirasa tidak bisa mengabulkan permintaan tersebut, mereka enggan berdiskusi dengan dewan malah bergerak menuju Kantor Bupati. Di sana, mereka juga tidak ditemui oleh perwakilan pemerintah sehingga aksi demo tersebut akhirnya bubar sekitar pukul 12.30 Wita.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Utara Anding Duwi Cahyadi ditemui terpisah, menanggapi aksi demo tersebut secara kalem. Ia mengaku apa yang dilakukan LSM dan sebagian Warga itu baik guna mengkritisi kebijakan pemerintah. Hanya saja, yang ia sayangkan tidak ada solusi yang ditawarkan kepada pemerintah pun kritikan yang sifatnya konstruktif.
Terlebih, berdasarkan Permendagri itu tarif kenaikan ini berlaku untuk semua Kabupaten dan Kota jika tidak akibatnya pemda harus memberikan subsidi pada pelanggan yang jumlahnya tidak sedikit.

“Bagus memang, ini bentuk keterlibatan untuk mrngkontrol kami. Tapi kita harapkan kritik yang membangun, kalau tarif harganya murah tapi air tidak bersih apalagi tidak ada sama saja bohong. Yang diinginkan masyarakat itu tarifnya ideal, air lancar, dan kualitas bagus. Ini tidak mungkin harus berimbang dong antara tarif dan kualitas,” katanya.

Dijelaskan, bisa saja pemerintah merevisi perbup soal kenaikan tarif sepanjang masyarakat yang tidak mampu mengurus surat keterangan miskin. Itu nantinya dijadikan dasar, namun faktanya saat ini ada masyarakat yang mampu dan berusaha. Kenaikan ini tidak dipukul rata kendati fleksibel, apalagi tarif tersebut di rasa ideal jika dibandingkan dengan kabupaten lain. Menanggapi seruan supaya masyarakat jangan membayar air selama jangka waktu tertentu sebagai bentuk perlawanan, Sekda menyebut bersyukur jika LSM bisa membantu mencarikan air yang bersih dan juga gratis.

“Tarif yang diberikan PDAM kepada masyarakat itu tidak yang paling tinggi masih sangat ideal jika dibandingkan dengan Lombok Barat. Dengan tarif ideal ini bentuk sosialnya kepada masyarakat. Kita tidak hanya berbicara masyarakat terlayani dengan baik, tetapi unsure bersih sehat ini harus tercover. Karena belum tentu kualitas sumber air itu bersih,” jelasnya.

Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB

“Saya sepakat jika ada ruang dan metode yang bagus daripada PDAM dan dijual kepada masyarakat yang lebih ekonomis. Kalau kita suling misalnya air ini dari laut lebih mahal jatuhnya,” imbuhnya.(iko)

Editor: Lalu Habib Fadli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here