GerbangIndonesia, Lotim – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur, meminta kepada semua Pemerintah Desa (Pemdes) untuk lebih selektif dalam mengeluarkan izin atau surat rekomendasi bagi para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang hendak bekerja keluar negeri.
Baca Juga: Demi Indonesia Emas 2045, Kapolri Minta Serikat Mahasiswa Muslimin Ingat Soal Ini..
Hal itu ditegaskan Kepala Disnakertrans Lotim, H Supardi. Dia menyampaikan, dengan lebih selektifnya Pemdes dalam mengeluarkan izin tersebut diharapkan dapat meminimalisir kasus perdagangan orang dan penipuan CPMI asal Lotim. Selain itu Pemdes juga harus melihat P3MI yang resmi beroperasi di NTB dalam melakukan perekrutan CPMI.
“Dalam penempatan dan pemberangkatan CPMI, PT itu harus resmi baru bisa melakukan perekrutan dan kontraknya juga harus jelas yang ditawarkan pada CPMI,” katanya kepada GerbangIndonesia, Kamis (16/6).
Dia menjabarkan, perusahaan yang memiliki legalitas dan mempunyai sudah memiliki izin perekrutan di NTB hingga saat ini sebanyak 109 perusahaan. Baik perusahaan pusat maupun perusahaan yang telah memiliki cabang di NTB.
Adapun perusahaan yang resmi dan jelas legalitasnya namun tidak memiliki cabang dan izin rekrutmen di NTB, maka perusahaan tersebut tidak bisa melakukan perekrutan tenaga kerja di NTB meskipun perusahaan tersebut telah terdaftar di pusat.
“Ini untuk mengantisipasi penipuan maupun perdagangan orang,” ucapnya.
Ditegaskannya pula, agar Pemdes lebih teliti dalam memberikan izin kepada masyarakat yang akan pergi ke luar negeri. Selain itu, Pemdes juga diminta untuk melihat perusahaan yang akan memberangkatkan masyarakat, baik kejelasan legalitas dan job order yang disiapkan.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Disebut Bakal Punya Kekuatan Besar Jika Didampingi Sosok Ini di Pilpres 2024
Sehingga kedepannya pihaknya akan mendorong Pemdes untuembiat Peraturan Desa (Perdes) melalui Perda Nomor 5 Tahun 2021. Dengan Perdes tersebut kata H Supardi diharapkan pihak desa bisa memantau masyarakat yang akan berangkat ke luar negeri, sekaligus memantau perusahaan dan sponsor yang akan memberangkatkan. (par)
Editor: Lalu Habib Fadli
