Gerbangindonesia, Lombok Utara – Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DM-PTSP) telah melakukan sejumlah rangakaian tes administrasi terhadap 80 Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) tujuan Malaysia, Hongkong dan Taiwan. Demikian diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja H Kadarusna saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Senin (27/6).
Baca Juga: Free Practice Dimulai, Tiga Pembalap Indonesia Unjuk Gigi
“Tadi itu kami sudah lakukan seleksi Administrasi, Wawancara, Penerbitan Id dan Rekomendasi Pasport, kita hanya melaksanakan tahapannya saja 70 persen tujuan Malaysia sebagai pekerja ladang,” ungkapnya.
Dijelaskan, rata-rata mereka sudah mendaftarkan diri di perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI), sementara DPM-PTSP hanya melakukan peroses seleksi saja. Sebelumnya DPM-PTSP juga telah melepaskan ratusan PMI dengan tujuan beberapa negara. Pihaknya memastikan jumlah PMI ini terus meningkat seiring telah dibukanya keran penerimaan PMI oleh 68 negara.
Tetapi, memang sebagian besar negara tujuan para PMI masih seputaran Asia Timur seperti Malaysia, Taiwan, Hongkong kemudian Saudi Arabia. Khusus untuk Arab Saudi sendiri untuk sektor informal terkait PRT notabene PMI perempuan secara resmi belum dibuka.
“Untuk saat ini Malaysia telah menerapkan One Channel System (OCS) hasil rumus rancang antara pemerintah Malaysia dengan Indonesia. Kalau dulu antar perusahaan tapi sekarang dengan system tersebut P3MI diwajibkan memegang Joob Order dari perusahaan negara tujuan,” jelasnya.
Saat ini kata dia, PMI diharuskan memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), kendati demikia sertifikat keahlian yang dikeluarkan BNSP diakui pihaknya masih minim terlebih untuk Lombok Utara.
“Secara umum kebutuhan BNSP terhadap sertifikat keahlian tersebut biasanya menunjuk perusahaan yang bersangkutan karena mengingat pembiayaan yang mahal,” terangnya.
Selain itu Kadarusna juga mengungkapkan dari beberapa negara tujuan PMI, saat ini Jepang merupakan satu- satunya negara yang paling ketat dalam menerima PMI karena sudah menerapkan sistem Government to Government (G to G). Selain Jepang negara tujuan PMI yaitu Jepang dan beberapa negara Eropa juga menerapkan serupa pasalnya, penerapan mekanisme tersebut disesuaikan dengan kebutuhan berbasis keahlian.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Disebut Bakal Punya Kekuatan Besar Jika Didampingi Sosok Ini di Pilpres 2024
“Ada sejumlah negara tujuan yang ketat seperti Jepang dan beberapa negara di Eropa, rata- rata sudah menerapkan system G to G berbasis keahlian seperti kebutuhan tenaga medis dan mekanikal,” pungkasnya.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
