GerbangIndonesia, Lotim – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI mengapresiasi Pemerintahan Desa (Pemdes) Borok Toyang Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur (Lotim). Apresiasi ini diberikan lantaran Pemdes dianggap mampu menekan angka kasus anak putus sekolah dan angka pekerja anak di sektor pertanian.
Baca Juga: Ternyata Indonesia Awalnya Bersaing dengan Meksiko dan Brazil, ITDC: Ezpeleta Pilih Mandalika
Direktur ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Mahatmi P Saronto menyebutkan, selain mampu menekan angka putus sekolah dan pekerja anak, Pemdes Borok Toyang juga mampu menekan angka pernikahan anak di bawah umur melalui berbagai program pemberdayaan.
“Pemdes Borok Toyang berhasil menekan kasus pekerja anak, putus sekolah dan pernikahan dini hingga 80 persen,” ucapnya saat mengunjungi Desa Borok Toyang di Sakra Barat, Kamis (29/09).
Kunjungan Bappenas tersebut dalam rangka regulasi penanggulangan pekerja anak di sektor pertanian yang selama ini marak terjadi. kegiatan ini dihadiri beberapa perwakilan Kementerian yang masuk dalam Parnertship For Action Agains Child Labour In Agriculture atau paacla, serta forum anak di Desa Borok Toyang.
Dijelaskan Mahatmi, sebelumnya angka kasus pekerja yang melibatkan anak, angka putus sekolah serta pernikahan dini di Desa Borok Toyang cukup tinggi.
“Pemerintah sebelumnya telah mencanangkan beberapa program yang bisa dilakukan pemerintahan desa dalam menekan kasus tersebut, salah satunya melalui program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemdes Borok Toyang, dan itu berhasil,” jelasnya.
Kepala Desa Borok Toyang, Ahyar Rosyidi menjelaskan, sebelum ada perogram pemberdayaan beberapa persoalan yang dihadapi pemerintah desa. Mulai dari angka perkawinan anak usia dini yang cukup tinggi, angka putus sekolah yang tinggi, hingga banyaknya pekerja anak di desa tersebut. Menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis dan prekonomian masyarakat yang banyak mengandalkan sektor pertanian.
“Desa kami ini salah satu desa pelosok di Lombok Timur yang hanya mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian, sehingga angka anak putus sekolah maupun angka pernikahan dini dulunya cukup tinggi,” ulasnya.
Lanjut Ahyar, meski mengalami beragam persoalan, pihaknya sigap dengan memberi atensi persoalan tersebut. Caranya melalui berbagai program pemberdayaan serta pembuatan peraturan desa. Sehingga melalui perlakuan tersebut angka pekerja anak, putus sekolah dan perkawinan dini bisa ditekan hingga 80 persen.
“Angka tersebut bisa ditekan karena program pemberdayaan yang masif dilakukan kepada masyarakat, utamanya bagi keluarga yang tidak mampu. Selain itu peraturan larangan pernikahan dini yang diatur melalui perdes. Dalam Perdes tersebut, bagi warga yang menikah dinbawah umur, dikenakan denda masing masing Rp 5 juta untuk pihak lelaki dan pihak perempuan,” tegasnya.
Dijelaskan Ahyar, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepada masyarakat dianggarkan melalui dana desa. Sedikitnya terdapat empat Pusat Kegiatan Masyarakat yang didirikan untuk memberikan anak pelatihan dan pembinaan agar tidak terjebak menjadi pekerja anak.
“Setiap PKM kita anggarkan masing-masing Rp 5 juta dari dana desa. Di PKM tersebut masyarakat diberikan pelatihan-pelatihan untuk berwirausaha,” imbuhnya.
Selain menekan jumlah pekerja anak, Pemerintah Desa juga berhasil menekan kasus pernikahan usia dini dengan persentase 80 persen. Hal ini menandakan komitmen pemerintah desa Untuk memajukan kualitas SDM di desa secara bertahap hingga persoalan yang menyangkut persoalan anak bisa dituntaskan.
Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB
“Dari 10 kasus terahir yang terjadi, 8 pasangan berhasil kita gagalkan. Sementara pasangan yang lain diserahkan ke Pengadilan Agama untuk diselesaikan,” pungkasnya. (par)
Editor: Lalu Habib Fadli







