GerbangIndonesia, Lotim – PD Agro Selaparang terancam dibubarkan. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur akan terus berupaya dengan seoptimal mungkin agar perusahaan daerah ini tetap eksis. Hal itu disampaikan oleh Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy saat dikonfirmasi di Kantor DPRD Lombok Timur, Senin (28/11).
Baca Juga: Ternyata Indonesia Awalnya Bersaing dengan Meksiko dan Brazil, ITDC: Ezpeleta Pilih Mandalika
“Pemkab Lombok Timur akan berusaha seoptimal mungkin agar perusahaan ini bisa tetap eksis. Karena dibalik perusahaan ini terdapat ratusan karyawan dan dibalik ratusan karyawan itu ada keluarga yang harus dihidupi. Kalau kita bubarkan otomatis akan menjadi masalah,” tegas Sukiman.
Persolan yang terjadi pada PD Agro Selaparang akan ditangani dengan seoptimal mungkin. Diakuinya berbagai upaya dan ikhtiar telah dilakukan Pemkab Lombok Timur agar perusahaan itu tetap berjalan. Salah satunya ialah dengan membuat kebijakan untuk pengadaan beras bagi para ASN masing-masing 10 Kg, yang pada akhirnya menjadi polemik di tengah masyarakat.
Menurutnya regulasi pengadaan beras bagi ASN melalui PD Agro itu merupakan regulasi yang sudah tepat. Bahkan para ASN yang menjadi sasaran program itu tidak pernah mempermasalahkan nya justru merasa terbantu dengan kebijakan tersebut.
“Hanya 10 Kg, artinya hanya Rp 110 ribu masing-masing ASN. Tidak ada yang salah dengan regulasi ini. Orang yang membayar saja menerima kebijakan ini malah merasa terbantu, lalu mereka yang tidak punya kepentingan mengapa keberatan. Apa salahnya? Apa regulasinya yang salah? Regulasinya tidak ada yang salah,” tegasnya lagi.
Pengadaan beras bagi ASN melalui PD Agro Selaparang itu menurutnya hanya sebuah kebijakan saja. Sehingga regulasi tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Terkecuali ada dana yang tidak sah yang tidak sesuai dengan regulasi diperuntukkan bagi PD Agro Selaparang.
Sementara itu terkait piutang sejumlah pihak di PD Agro Selaparang sejak beberapa tahun lalu yang tak kunjung terbayarkan. Pemkab Lombok Timur tetep berupaya untuk melakukan penagihan, bahkan saat ini diakuinya Pemkab Lombok Timur telah menggandeng APH untuk melakukan penagihan.
“Piutang ini kan sejak zaman dahulu kala. Sekarang kami melibatkan APH untuk penagihannya, supaya mereka-mereka yang selama ini hilang supaya kembali ke rimbanya,” ujarnya.
Pengurangan gaji karyawan PD Agro Selaparang sebagaimana permintaan DPRD Lombok Timur juga sudah dilakukan bahkan hanya menerima setengah gaji, namun diakuinya untuk operasional memang masih kekurangan.
“Pengurangan gaji sudah, yang dulunya dapat Rp 1 juta saat ini hanya dapat Rp 500 ribu. Kalau operasional memang masih kekurangan sehingga perlu uluran tangan Pemda sebagai pemegang saham untuk membantu agar perusahaan ini jangan sampai dibubarkan,” imbuhnya.
Sementara itu terkait penyertaan modal pada tahun 2023 mendatang, dirinya belum bisa menyebutkan secara pasti berapa jumlah tambahan modal yang akan diberikan.
Ia menegaskan PD Agro Selaparang harus tetap diselamatkan entah bagaimana pun caranya agar perusahaan daerah ini tetap eksis dan bisa berjalan.
“Bukan ada peluang lagi, tapi harus diselamatkan bagaimanapun caranya kita harus selamatkan dan tetap eksis. Masak di zamannya Sukiman ada perusahan yang bubar,” pungkasnya.
Ditempat yang sama Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur, Lalu Hasan Rahman menyampaikan DPRD Lombok Timur terus memantau perkembangan PD Agro Selaparang. Jika selama tiga bulan kedepan tidak ada perubahan maka akan diajukan agar PD Agro Selaparang dibubarkan saja.
“Kita sudah berikan waktu selama tiga bulan, kalau manajemennya tidak dirubah maka akan kolaps, lebih baik kita bubarkan saja daripa membubarkan diri dan menghabiskan anggaran,” jelasnya.
Pada tahun anggran 2023 mendatang ia menyebutkan tidak ada lagi penyertaan modal padi perusahaan daerah, terkecuali Perushaan Daerah Air Minum (PDAM). Sebab pada tahun 2022 ini PD Agro Selaparang sendiri telah diberikan penyertaan modal sebesar Rp 2,5 miliar namun anggaran telah habis.
“Tidak, tidak akan dikasih lagi, kemarin sudah dikasih tapi sudah habis. Jadi tidak akan dikasih lagi kami sudah sepakat. Buat apa dianggarkan lagi, toh juga nanti akan habis lagi,” tegas Rahman.
Pengurangan gaji karyawan yang dilakukan menurutnya belum maksimal. Sebab kata dia, masih ada direksi yang bergaji Rp 3 juta bahkan sampai Rp 4 juta. Sehingga hal tersebut tetap saja mengakibatkan pendapatan PD Agro Selaparang menjadi minim.
Jika tidak ada perbaikan manajemen maka ia menyarankan agar PD Agro Selaparang dibubrkan saja. Sebab hal itu hanya akan menyisikan anggaran saja.
Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB
“Dari pada buang-buang uang lebih baik dibubarkan saja. Apa mau dipesangonkan juga kalau perusahan ini bubar. Sebenarnya untung dia (PD Agro, Red) Rp 100 juta ini, tapi gaji karyawan dan operasionalnya habis Rp 200 juta. Kalau tidak diubah manajemennya, maka tetap begini saja,” pungkasnya. (par)
Editor: Lalu Habib Fadli
