Gerbangindonesia, Loteng – Dua pemerintah desa melayangkan ancaman keras terhadap Pemerintah Daerah Lombok Tengah.
Baca Juga: Ternyata Indonesia Awalnya Bersaing dengan Meksiko dan Brazil, ITDC: Ezpeleta Pilih Mandalika
Kedua desa itu adalah Desa Karang Sidemen dari wilayah Utara dan Desa Prabu dari wilayah Selatan.
Ancaman itu bukan tanpa sebab. Pemerintah dua desa menilai Pemda main-main untuk mengeksekusi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya mengenai perbaikan jalan di dua desa dimaksud.
Padahal, jalan di kedua desa yaitu jalan Repok Sintung – Kelebuh untuk Desa Lantan dan jalan Rembitan – Bakan untuk Desa Prabu sudah dijadikan usulan nomor satu pada saat Musrenbang kecamatan.
Untuk Pemerintah Desa Karang Sidemen sendiri, dalam hearing yang dilaksanakan di Kantor DPRD Lombok Tengah pada Rabu (07/12) melayangkan ancaman untuk mengajak warga golput pada Pemilu 2024 mendatang jika perbaikan jalan itu tidak kunjung dilaksanakan.
Salah satu Kadus di Desa Karang Sidemen menyatakan, ada sekitar lima ribu Kepala Keluarga di Desa Karang Sidemen yang siap mengambil sikap golput itu nantinya.
Hal itu dikarenakan masyarakat sudah sangat bosan menunggu perbaikan jalan yang dijanjikan oleh pemerintah selama ini yang tidak kunjung dilaksanakan.
“Kami tidak akan memilih (Pemilu 2024, Red) kalau aspirasi kami ini tidak dikawal,” ancamnya.
Sementara Kepala Desa Karang Sidemen, Yuda Praya mengungkapkan bahwa jalan dimaksud yang panjangnya 4,2 Km sudah masuk menjadi jalan kabupaten.
Bahkan untuk perbaikan jalan ini saja, pihaknya sudah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Pemda Loteng. Termasuk melaskanakan syarat yang diajukan oleh Pemda agar jalan ini diperbaiki.
“Bahkan kami sudah menyiapkan bukti surat pernyataan bahwa masyarakat kami siap membebaskan lahannya tanpa dibayar sama sekali seperti yang diminta Pemda, yang penting jalan ini diperbaiki,” tegas Yuda.
Jalan ini, lanjut Yuda, merupakan satu-satunya akses jalan di desanya. Juga menjadi jalur pendidikan untuk 8 sekolah, sebagai jalur ekonomi masyarakat membawa hasil bumi dan hasil ternak, sebagai jalur kesehatan karena menghubungkan Polindes dan 5 Posyandu. Juga sebagai jalur destinasi wisata alam Danau Biru yang saat ini sedang berkembang dan diyakini akan menjadi salah satu destinasi wisata andalan Lombok Tengah nantinya.
“Kami sangat kasihan kepada Ibu-ibu yang akan melahirkan di Polindes, mau ngebut (Untuk ke Polindes-Red) salah, mau pelan juga salah karena harus segera,” keluhnya. “Jadi ini juga tentang kemanusiaan,” lanjut pria brewok ini.
Sementara itu, dari Pemdes Prabu, Lalu Guntur WP sebagai Ketua Lembaga Adat Desa Prabu lebih tegas melayangkan ancaman kepada Pemda Lombok Tengah.
Pihaknya mengancam akan menggali Gunung Prabu kembali untuk menggali emas yang hasilnya akan digunakan untuk memperbaiki jalan Rembitan – Bakan dimaksud.
“Kalau memang Pemda tidak bisa, kami akan buka lagi tambang emas Gunung Prabu dan hasilnya akan kami gunakan perbaiki jalan,” tegas pria yang akrab disapa Miq Guntur ini.
Setali tiga uang dengan Pemdes Karang Sidemen, Guntur mempertanyakan komitmen Pemda pada Musrenbang Kecamatan beberapa waktu lalu.
Apalagi, Prabu merupakan salah satu desa penyangga KEK Mandalika dan penyumbang PAD Kedua setelah KEK Mandalika. Seharusnya hasil Musrenbang dilaksanakan oleh Pemda Loteng.
“Yang jadi masalah, kami mendapat informasi bahwa usulan kami di Musrenbang itu tidak masuk dalam renja (Rencana Kerja, Red),” ungkapnya.
Bahkan, dia mengungkapkan dalam hearing itu, bahwa dirinya sempat melakukan perjanjian tidak tertulis dengan perwakilan Pemda saat itu bahwa usulan itu dipastikan dieksekusi di tahun 2023.
“Renja itu katanya sudah diketok Juni, tapi kok tidak masuk. Buat apa Musrenbang kalau begitu, hanya habiskan uang negara yang jumlahnya tidak sedikit,” tegasnya.
Senada, Lalu Muhtar sebagai Sekretaris Desa Prabu mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Pemda Lombok Tengah yang tidak memasukan usulan itu pada renja 2023.
Dia mengatakan bahwa jalan yang panjangnya 10 KM itu sudah sangat parah. Bahkan, 3,3 Km di antaranya sudah tidak bisa dilewati kendaraan roda empat lagi.
“APBDes kami sudah sangat banyak terserap untuk memperbaiki jalan itu, tetapi kan itu sudah masuk jalan kabupaten. Masyarakat selalu menuntut kami untuk memperbiki jalan itu sebelum memakan korban jiwa,” katanya.
Lebih tegas, Muhtar menyatakan bahwa Pemdes Prabu siap mengambil alih perbaikan jalan jika memang Pemda tidak mampu mendanai. Tentunya Pemda harus siap dengan segala konsekuensinya.
“Kalau memang Pemda tidak bisa, kami akan ambil alih,” tegas Sekdes muda ini.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Loteng, Massadri hanya bisa berjanji untuk menyampaikan persoalan ini kepada pimpinannya.
“Kami akan sampaikan kepada pimpinan dan akan kami laksanakan rapat bersama Bappeda,” janjinya.
Hal senada diungkapkan perwakilan Bappeda Loteng yang juga berjanji akan menyampaikan persoalan ini kepada pimpinannya.
“Kami sudah mencatat dan akan kami sampaikan kepada pimpinan. Mungkin nanti bisa masuk dalam usulan melalui dana yang diperuntukan untuk bencana alam,” katanya memberi harapan.
Sementara itu, pimpinan Komisi III DPRD Loteng, Muhalip langsung memerintahkan kepada Sekretariat DPRD untuk bersurat kepada Pemda agar melaksanakan rapat pada pekan depan.
“Nanti suratnya itu dicantumkan tidak boleh diwakili, harus hadir Sekda dan Kepala Dinas terkait,” tegasnya.
Senada dengan Muhalip, anggota Komisi III dari Dapil BK-BKU, HM Syarif mengungkapkan bahwa persoalan belum bisa dieksekusinya usulan itu ada kaitannya dengan proses pinjaman yang dilakukan oleh Pemda sebelumnya.
Tetapi hal itu akan dibahas lebih mendalam pada saat rapat yang sudah dijadwalkan oleh DPRD Loteng.
Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB
“Ini memang PR besar kami, dan kita perlu rapat kan kembali bersama Bappeda mengenai hal ini. Apalagi ini segala persyaratannya sudah sangat lengkap, tidak ada alasan untuk menolak,” tegas Syarif. (fiq)
Editor: Lalu Habib Fadli
