Gerbangindonesia, Lombok Utara – DPRD Lombok Utara tengah menyusun Perda Tentang Kepariwisataan, dalam rangka mematangkan konsep tersebut maka legislatif berkunjung ke Kabupaten Badung Provinsi Bali, Kamis (2/3). Kunjungan Kerja (Kunker) tersebut untuk mempelajari bagaimana penerapan perda kepariwisataan di Badung yang mana sudah lebih dulu memiliki Perda tersebut.
Baca Juga: Isu Penculikan di Narmada Ternyata Hoaks, Polisi Sebut Penyebarnya Harus Ditangkap
Ketua DPRD Lombok Utara, Artadi mengungkapkan, pihaknya beserta Pansus serta Dinas Pariwisata Lombok Utara mendatangi Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Sebab Badung sumber pendapatannya mayoritas dari sektor pariwisata, kendati memiliki kesamaan hanya saja implementasinya di KLU justru dirasa belum maksimal.
“Kita mencari referensi sehingga bisa kita pelajari untuk proses penyempurnaan perda yang sedang kita buat di Lombok Utara. Pariwisata Kabupaten Badung sangat maju sehingga patut untuk kita belajar,” ungkapnya, Jumat (3/3).
Dijelaskan, banyak hal yang di diskusikan dan menguap referensi salah satunya entang penarikan retribusi, sistem one gate payment yang sudah di terapkan di Kabupaten Badung sehingga meminimalisir terjadinya kebocoran terhadap PAD. Tentang penarikan retribusi, pihaknya berencana mendorong pemerintah KLU dalam hal ini Dinas Pariwisata untuk bekerjasama dengan Bank Daerah seperti yang sudah di lakukan di kabupaten Badung.
“Karena di Badung Pemdanya sudah bekerjasama dengan Bank sehingga dinas tidak perlu repot-repot. Ini juga untuk meminimalisir terjadinya kebocoran dan tamu yang datang maupun keluar, supaya aman,” jelasnya.
Selain itu, Politisi Gerindra ini mengatakan Sistem etiketing yang sudah di lakukan di Kabupaten Badung bisa juga di berlakukan di kabupaten Lombok utara. Dewan juga mendukung rencana pemerintah KLU untuk melakukan one gate payment ini. Sebab menurutnya sekarang semua sudah zaman modern maka harus mengikuti perkembangan.
Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB
“Kalau masih manual maka tingkat kebocoran pasti masih ada. Sehingga kita dorong pemerintah untuk melakukan sistem online ini. Di semua hotel untuk menggunakan tiping box. Sehingga pihak hotel tidak lagi ada yang main-main,” pungkasnya. (iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
