GerbangIndonesia, Mataram – Mantan anggota DPR RI dapil Pulau Lombok yang juga mantan Plt. Bupati Lombok Barat, HM Izzul Islam melalui kuasa hukumnya resmi melaporkan dua anggota Group WhatsApp “Shbt BangZul Sumbawa KSB” ke Ditreskrimsus Polda NTB, Jumat (24/03/2023). Laporan tersebut perihal dugaan pencemaran nama baik dan Sara dalam UU ITE yang ditujukan kepada Izzul Islam dalam WhatsApp Group yang terjadi pada 19 Maret lalu sekitar pukul 07.24 wita.
Baca Juga: Isu Penculikan di Narmada Ternyata Hoaks, Polisi Sebut Penyebarnya Harus Ditangkap
Kuasa Hukum HM Izzul Islam, Sahril SH didampingi rekannya Ahyar Supriadi menjelaskan, kedua terlapor berinisial IMD alias OB dan HM alias S. Dimana awalnya, saudara OB memposting link berita yang dimuat salah satu media nasional pada 2011 silam. Dalam berita tersebut memuat soal dugaan ijazah palsu yang digunakan Izzul Islam dalam pencalonan sebagai DPR RI kala itu.
Tak beberapa lama kata Sahril, postingan di Group WhatsApp tersebut memantik reaksi dari sejumlah anggota group. Salah satunya RM alias S yang membalas dengan kalimat “Manusia paling bobrok dn g*blok dn kparat.yg mnggunakan ijazah palsu. Agama nya palsu. Hidupnya palsu.”.
“Kalimat itulah yang kami tidak terima. Itu sudah melanggar Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE soal pencemaran nama baik dan Sara,” tegas Sahril.
Sahril menjelaskan, Group WhatsApp “Shbt BangZul Sumbawa KSB” tersebut saat ini memiliki anggota berjumlah sekitar 448 orang. Sedangkan admin group sebanyak lima orang, termasuk Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah.
“Bapak Gubernur sendiri sebagai admin tidak melakukan netralisir, memberikan pencegahan langkah preventif di dalam group. Karena itu kami meminta kepada Ditreskrimsus Polda NTB untuk memanggil para terlapor, termasuk admin,” pinta pria yang masih menjabat Kades Jeringo Kabupaten Lombok Barat itu.
Sahril juga mengkhawatirkan jika Polda NTB tidak serius menangani kasus ini, maka simpatisan Izzul Islam akan turun aksi besar-besaran.
“Kita tahu Pak Izzul Islam ini punya banyak massa militan. Tapi kami maunya menyelesaikan kasus ini secara hukum,” tegasnya.
Sementara Ahyar Supriadi SH menambahkan, pelaporan yang dilakukannya bersama Sahril SH terkait transaksi elektronik. Sebab dalam postingan di Group WhatsApp tersebut, kedua terlapor diduga kuat melanggar Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE soal Sara.
Baca Juga: Cerita Warga Berau Melepas Rindu Setelah 9 Tahun Menunggu Kedatangan TGB
“Orang bertanya di Group WhatsApp saja bisa dipenjara, apalagi ini yang sudah menuduh dan mengandung unsur Sara,” sesalnya. (*)
Editor: Lalu Habib Fadli
