GerbangIndonesia, Lombok Tengah – Proyek OP-5 Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I senilai Rp 141 miliar diduga dikorupsi besar-besaran. Pasalnya, sejumlah titik proyek yang tersebar di 13 titik se-NTB sampai saat ini belum tuntas dikerjakan oleh perusahaan pemenang tender.
Baca Juga: Beruntungnya! Bocah SD Dapat Undian Rumah, Event Jalan Sehat HUT PTAM Giri Menang ke-43
Ketua Komuninas Pejuang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (KODE HAM) NTB, Ali Wardana yang intensi mengawal proyek BWS mengatakan, pihaknya sudah melakukan kajian mendalam terhadap pengerjaan proyek BWS ini.
Pihaknya memberikan contoh dua titik proyek besar yang dikerjakan, yaitu titik proyek di Jangkih Jawa dengan nilai Rp 19 miliar dan Desa Banyu Urip Lombok Tengah.
“Setidaknya kami bisa memberikan setidaknya lima asalan kami menduga ada persekongkolan jahat dalam pengerjaan proyek ini,” ungkap Ali kepada GerbangIndonesia saat ditemui di kantornya, Senin (24/07/2023).
Dimulai dari penggalian sedimentasi dan pembangunan yang nyaris tidak berbentuk sama sekali dan nyaris masih sama seperti semula. Kemudian masalah refrat pasangan batu yang sebelum pengerjaan selesai sudah digerus air atau ambruk.
“Di hulu embung saja terjadi pendangkalan sungai akibat pengangkatan sedimentasi setempat sehingga membuat gubungan tanah di tengah bendungan, ini kan sudah masalah karena kalau hujan itu terjadi banjir gara-gara itu,” bebernya.
Diungkapkan juga bahwa pada bagian hilir terjadi juga pendangkalan sungai akibat pengenceran lumpur sedimentasi yang dibuang oleh kontraktor.
“Secara teknis ini tidak boleh, tapi tetap saja dilakukan,” sambung Ali.
Sementara analisa selanjutnya, sambung Ali adalah kesalahan dalam pemasangat Uditch yang tidak memadati Lasingan Paling Bawah (LPB).
Lebih jauh diungkapkan, dari analisa dan estimasi yang sudah dilakukan oleh pihaknya, pada proyek yang dikerjakan di Jangkih Jawa senilai Rp 19 miliar saja sudah terindikasi jika dana yang digunakan hanya berkisar pada angka Rp 7 miliar, sementara sisanya entah dikemanakan.
“Kami mengitung berdasarkan fakta rill di lapangan seperti kualitas pemasangan Uditch dan masalah sedimentasi itu. Itu saja belum kami menghitung lainnya yang tentunya setelah kami telaah rata-rata sama di beberapa titik pengerjaan,” jelasnya.
Dijelaskan jika pihaknya sudah melaporkan hal ini kepada pihak DPRD Provinsi NTB. Dewan Udayana juga sudah melakukan monitoring dan evaluasi ke titik proyek Jangkih Jawa pada 10 Juli lalu.
“Tapi jujur kami kecewa karena hanya dijanjikan akan segera ditindaklanjuti tetapi sampai akhir Juli seperti ini malah tidak ada tindakan sama sekali, kasihan masyarakat kalau begini,” bebernya.
Sementara itu, pihak BWS dalam hal ini bagian Humas, Hanan yang dikonfirmasi GerbangIndonesia via WA mengenai hal ini hanya menjawab jika dirinya sedang ada tugas di luar daerah.
“Ws.wr.wb. Ampure meton lagi tugas luar daerah,” jawabnya singkat.
“Tiang sampun koordinasi belum ada jawaban dari Satker,” tambahnya pada jawaban selanjutnya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Disebut Bakal Punya Kekuatan Besar Jika Didampingi Sosok Ini di Pilpres 2024
Sementara untuk anggota DPRD Provinsi NTB, HA Puaddi yang ikut dalam monitoring dan evaluasi sebelumnya saat dikonfirmasi juga belum memberikan jawaban hingga berita ini ditayangkan. (fiq)
Editor: Lalu Habib Fadli
