GerbangIndonesia, Lotim – Ratusan Guru honorer K2 dan K3 di Lombok Timur mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, Rabu (26/07/2023). Kedatangan mereka untuk menanyakan surat permintaan Hearing yang dikirimkan kepada DPRD Lombok Timur pada sebulan yang lalu namun tidak kunjung dijadwalkan.
Baca Juga: Beruntungnya! Bocah SD Dapat Undian Rumah, Event Jalan Sehat HUT PTAM Giri Menang ke-43
Kordum Aksi, Sunarno menyampaikan bahwa dirinya telah memasukkan surat permintaan hearing ke DPRD Lombok Timur pada awal bulan Juli lalu. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kepastian kapan akan dijadwalkan untuk melakukan hearing bersama DPRD, Dikbud dan Pemkab Lombok Timur.
“Sudah mau satu bulan kami mengirim surat untuk dipasilitasi hearing namun sampai sekarang tidak ada repon dari DPRD, kami juga sudah konfirmasi tapi tetap saja tidak ada kejelasan. Tadi kami telepon wakil DPRD katanya kami disuruh tunggu dulu,” ungkapnya, Rabu (26/07).
Kedatangan mereka ke DPRD Lombok Timur kembali mendatangkan kekecewaan kepada guru honorer K2 dan K3 tersebut. Sebab kedatangan mereka tidak ada sambutan dari pihak DPRD dan tidak ada yang bisa dikonfirmasi terkait penjadwalan hearing.
Beberapa persoalan yang menjadi tuntutan meraka yang ingin disampaikan pada hearing ialah minimnya formasi pengangkatan PPPK, khususnya pada formaai guru yang didapatkan oleh Lombok Timur pada tahun 2022.
“Kami tidak bisa bertemu dengan siapa-siapa, semua dewan katanya lagi di luar. Tadi kami masuk tapi ridak ada orang, semuanya sepi di dalam, makanya tadi kami telepon salah satu wakil DPRD,” sesalnya.
Tuntutan lainnya yang ingin disampaikan ialah menanyakan bagaimana mekanisme penerbitan SK pengangkatan guru honorer daerah (Honda) baru saat ini. Sebab guru honorer K2 dan K3 yang sudah mengabdi 10 tahun ingin digeser oleh guru honorer yang baru mendapatkan SK Honda baru oleh kepala sekolah tersebut.
“Karena ada laporan dari teman kami yang K2 dan K3 ini mau digeser dan digantikan oleh guru honorer baru yang mendapatkan SK Honda, tentu ini sangat merugikan kami. Intinya honorer k2 ini mau digeser oleh honorer baru yang mendapatkan SK Honda baru. Ini yang ingin kami pertanyakan dari mana SK itu,” katanya heran.
Disebutkan pula, jika surat permintaan hearing tersebut tidak kunjung direspons dan tidak kunjung dijadwalkan, maka semua guru honorer K2 dan K3 dengan jumlah 2.175 akan datang secara bersamaan untuk menyusul surat tersebut ke DPRD dan Pemkab Lombok Timur.
Karena tidak ada menemui di Kantor DPRD Lombok Timur, selanjutnya meraka mendatangi kantor Bupati Lombok Timur. Akan tetapi meraka kembali tidak kecewa karena tidak bisa bertemu dengan Bupati Lombok Timur mapun Sekda Lombok Timur.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Disebut Bakal Punya Kekuatan Besar Jika Didampingi Sosok Ini di Pilpres 2024
“Jika memang tidak ada respon kami akan kembali lagi bersama semua anggota kami untuk menyusul surat hearing ini supaya kami dijadwalkan untuk hearing. Kami akan lakukam dengan berdiskusi duku kami tidak ingin demo, tapi kalau memang tidak ada respons sama sekali maka terpaksa kami harus turun ke jalan,” pungkasnya. (par)
Editor: Lalu Habib Fadli
