GerbangIndonesia, Mataram – Kondisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur secara bisnis profit oriented dianggap sudah sangat tidak layak. Hal ini diungkapkan Direktur LSM Garuda Indonesia cabang Lombok Timur, Ricki Insan Putra.
Baca Juga: Beruntungnya! Bocah SD Dapat Undian Rumah, Event Jalan Sehat HUT PTAM Giri Menang ke-43
“Lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Bagaimana bisa dikatakan PDAM Lotim baik-baik saja,” katanya saat ditemui di Mataram, Rabu (02/08/2023).
Menurutnya, jika kondisi PDAM Lombok Timur baik-baik saja, tidak mungkin sejumlah aktivis, termasuk LSM Garuda Indonesia melaporkan ketidakwajaran tersebut ke Kejati NTB beberapa waktu lalu.
Parahnya lagi kata dia, setiap tahun PDAM Lombok Timur mendapat suntikan dana dari APBD, namun tidak pernah menunjukkan kemajuan.
“Setiap suntikan modal itu, sebutnya, hanya untuk memperpanjang keberadaannya saja sebagai BUMD. Bayangkan, kalau tidak ada suntikan dana, tentu akan terjadi kekacauan di tubuh BUMD,” katanya.
Alasan yang paling mendasar, lanjutnya, dengan pendapatan yang ada sekarang ini, belum tentu bisa menggaji karyawan secara mandiri.
Belum lagi, kata dia, pengeluaran keuangan dalam bentuk fisik yang syarat dengan nuansa kolutifnya.
“Temuan di lapangan itu, juga sudah kami laporkan ke APH untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.
Terkait laporan tahun buku 2022 lalu, sebut Ricki, terdapat laba sebesar Rp 153 juta. Sedang AJS Kabag Keuangan PDAM sebesar Rp 6,6 miliar.
“Nah selisihnya kemana? Dari penyusunan jurnal pembukuan saja, sudah ada manipulatif. Hutang PDAM sendiri, kok bisa dimasukkan dalam jurnalnya dengan perhitungan pendapatan. Lagi pula keuntungan Rp 153 juta itu adalah semua,” sebut dia.
Dari data AJS terhadap laba PDAM, katanya, seharusnya laba Rp 153 juta itu nantinya akan dikurangi jumlah AJS. Artinya, secara matematis, kerugian PDAM itu sebenarnya sebesar Rp 6,4 miliar.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Disebut Bakal Punya Kekuatan Besar Jika Didampingi Sosok Ini di Pilpres 2024
“Nah, bagaimana bisa dikatakan baik-baik saja.Dan kami akan tetap mengawal laporan yang kami sudah laporkan ke APH, baik di daerah maupun sampai pusat,” pungkasnya. (red)
Editor: Lalu Habib Fadli
