Gerbangindonesia, Lombok Utara – Dana Bantuan Operasional Sekolah Derah (Bosda) yang sudah digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) bakal segera cair. Pencairan diperkirakan akan turun sebelum Hari Raya Idul Fitri nanti.
gadang bakal maju dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.
Baca Juga: Nikahi Wanita Sumbawa, Pria Asal Malaysia Ditangkap Pihak Imigrasi Lantaran Menyalahi Izin Tinggal
Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Dinas (Sekdis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbudpora) Lombok Utara, Efendi pada Jumat (22/03/2024).
Menurutnya, anggaran itu sesuai usulan yang sudah diajukan yaitu senilai Rp 6,3 miliar. Tercatat kedua belah pihak baik eksekutif dan juga legislatif sudah menyetujui dan tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD tahun 2024. Kendati begitu, masih belum sinkron antara nama-nama penerima anggaran tersebut.
“Mudahan bisa cair pada bulan April ini. Anggaran yang di keluarkan Rp 6,3 miliar sesuai dengan usulan. Jadi mana anggaran yang di DPA itu yang kita cairkan,” ungkapnya.
Belum sinkronnya nama penerima Bosda tersebut, dikatakan masih menunggu keputusan Sekda Lombok Utara pulang dari Jakarta, karena belum ada pengumuman resmi mengenai jumlah penerima. Hal ini disebabkan adanya perbedaan data antara Dapodik dengan data dari Asosiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (AGTKH) yang merupakan asosiasi penaung guru dan tenaga kontrak honorer di bidang pendidikan daerah.
“Jumlah penerima itu menunggu Sekda dari Jakarta, kita belum menerima jumlah penerima belum dikeluarkan, menunggu karena ada perbedaan Dapodik kita perlu sinkronkan dulu, dan kita ketemu sama Pak Sekda dulu baru kita klopkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Efendi menyebutkan bahwa data penerima dana Bosda tersebut mencapai lebih dari seribu orang, dengan alokasi minimal sekitar Rp 250 ribu per orang, mulai dari bulan Januari hingga Maret. Jumlah tersebut berkurang dari apa tuntutan Asosiasi yang meminta minimal Rp 500 ribu. Pengurangan ini bisa dimaklumi lantaran terkendala kemampuan keuangan daerah yang jumlahnya terbatas.
“Kami perlu menyelesaikan sinkronisasi data dengan Dapodik terlebih dahulu untuk menghindari ketidaksesuaian dengan data pusat yang dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi yang merugikan,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Utara Artadi mengimbau supaya persoalan data ini agar bisa diselesaikan segera oleh pemerintah. Belakangan AGTKH melakukan hearing ke dewan dan meminta supaya Bosda yang jumlahnya dinilai tidak seberapa, supaya bisa segera diberikan ke pada yang namanya masuk dalam SK. Artadi menilai, jika persoalan ini semakin berlarut justru akan menimbulkan ke geraman dibawah terlebih pemda dinilai belum mengapresiasi para pahlawan tanpa tanda jasa itu.
Baca Juga: Beruntungnya! Bocah SD Dapat Undian Rumah, Event Jalan Sehat HUT PTAM Giri Menang ke-43
“Kami di DPR minta supaya segera pemerintah melalui Bagian Hukum dan Dikpora untuk segera selesaikan masalah data ini. Tinggal diakomodir saja semua apa susahnya, karena itu hak mereka. Kita harus apresiasi guru honor ini,” pungkas Politisi Gerindra itu.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
