Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Sumbawa di Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Kamis (13/06/2024). FOTO IST/GERBANG INDONESIA

GerbangIndonesia, Mataram- Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Sumbawa Tahun 2024-2044 tengah dibahas oleh Pansus DPRD Kabupaten Sumbawa. Komisi II selaku inisiator memperdalam substansi dari Raperda tersebut di Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Kamis (13/06/2024).

Baca Juga: Ribuan Relawan Siap Menangkan Bang Zul – Abah Uhe

Hadir dalam Kunker Komisi II Pimpinan dan anggota komisi II diantaranya Bunardi, AMd. Pi, Ridwan  SP, Mohammad Yamin, SE,. M. Si, Adizul Syahabuddin, SP, H. Edy  Syahriansyah SE, Muhammad Tayeb, . M. Yasin Musamma SAP, Junaidi, H. Salman Al Farizi SH, Muhammad Faesal SAP.M.MInov.

Rombongan didampingi Kabag Program dan keuangan beserta tim sekretariat lainnya, staf ahli komisi 2 dan dari unsur pemerintah daerah hadir staf ahli politik, hukum  dan Pemerintahan  I Ketut Sumadi Artha SH, Sekdis Koperindag dan jajaran. Diterima secara resmi pukul 10.30 oleh Plh. Kadis Perindustrian Provinsi NTB Lalu Luthfi, M.Si beserta kabid kerja-sama dan jajaran.

Dikatakan oleh Muhammad Yamin SE MSi bahwa pembentukan Ranperda ini untuk melaksanakan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini mengatur bahwa RPIK ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dievaluasi oleh Gubernur.

“Ranperda ini juga akan menjadi turunan dari Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015  dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2041 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2021,” urai Abe akrab sapaan Ketua BK DPRD Sumbawa.

Ditambahkan oleh Wakil Ketua Komisi II Bunardi bahwa, dalam rangka penyusunan Ranperda RPIK Kabupaten Sumbawa, Pemerintah daerah telah melaksanakan proses teknis dan penyelarasan teknis oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Perindustrian Provinsi NTB.

Selain itu, Pemerintah Daerah telah menyusun dokumen Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang akan diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa yang juga menjadi bagian dari kewajiban dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah.

Atas hal tersebut PLH Kadis  Dinas Perindustrian Provinsi NTB Lalu Luthfi, M.Si memberikan apresiasi atas upaya Pemda dan DPRD Kabupaten Sumbawa menurutnya materi Perda harus  berpedoman dan mengacu kepada UU dan Perda RPIP Provinsi NTB. Diakuinya secara keseluruhan sudah memenuhi dan mencakup seluruh hal teknis.

Dikatakannya bahwa selain melaksanakan perintah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, RPIK akan memberikan dampak positif bagi pembangunan Industri di daerah kita. Ranperda ini akan menjadi panduan bagi pembangunan industri di daerah berdasarkan potensi sumber daya yang kita miliki, rencana tata ruang wilayah yang di dalamnya juga diatur Kawasan peruntukan industri (KPI), dan keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

Dengan demikian, Ranperda tentang RPIK ini adalah bagian dari pelaksanaan ketentuan peraturan-perundang undangan dan menjadi pedoman bagi pembangunan industri daerah kita sehingga investasi di sektor industri dapat meningkat karena akan memberikan kepastian bagi investasi dan penanaman modal bagi daerah kita. “Dengan adanya Perda RPIK ini, kita bisa optimis melaksanakan industrialisasi komoditi daerah yang memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional,” ujar Lutfi.

Baca Juga: PLN Icon Plus dan Pemprov NTB Bersinergi Wujudkan Bumi Gora Menuju Green & Smart Productivity

Dalam pertemuan tersebut juga didiskusikan beberapa hal terutama terkait industri di kabupaten sumbawa, ketersediaan bahan baku, industri pengolahan, infrastruktur, kawasan industri, isu lingkungan, nilai tambah produk, jalur pemasaran dan distrbusi serta ketersediaan bahan baku, peluang tenaga kerja dan perlindungan terhadal industri micro, kecil dan menengah dan diisentil juga anomali jagung. (anto)

Editor: Lalu Habib Fadli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here