M. Aulia Habiburrahman. FOTO IST/GERBANG INDONESIA

GerbangIndonesia, Lombok Timur – Ketua Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Lombok Timur, M. Aulia Habiburrahman membeberkan banyaknya kejanggalan yang terjadi dalam internal KAMMI. Mulai dari hasil Muktamar XIII Mataram yang kontroversial. Di mana kandidat ketua di-fixing oleh orang-orang yang berada di luar forum Muktamar, terlebih mereka adalah aktor aktor kiriman dari partai politik.

Baca Juga: Ribuan Relawan Siap Menangkan Bang Zul – Abah Uhel

Selanjutnya, Sekjen PP saat ini yaitu Amri Akbar merupakan Ketua PW NTB aktif. Meskipun ia sudah dilantik sebagai Sekjend PP, namun hingga saat ini, Amri belum mengirim surat pengunduran dirinya sebagai Ketua PW NTB.

“Hal ini jelas jelas melanggar etika berorganisasi. Di mana seseorang tentu tidak boleh merangkap jabatan di PP dan PW di waktu bersamaan dengan status aktif. Bahkan tanpa ada alasan yang urgent dan mendesak. Sungguh, perilaku tersebut menunjukkan syahwat berkuasa yang jauh dari syariat dan telah melanggar nilai-nilai etik di organisasi KAMMI,” kata M. Aulia kepada media, Sabtu (20/07/2014).

Selain Sekjend PP yang masih merangkap jabatan lanjut M. Aulia, yang menjadi keanehan adalah menjabatnya Sekjen KA KAMMI NTB sebagai Wakil Ketua 4 KAMMI pusat, yaitu Nazmul Wathan.

“Bagaimana mungkin seorang alumni bisa menjabat kembali sebagai Pengurus di PP KAMMI. Apakah PP tidak punya kader lain, sehingga harus menarik alumni lagi menjadi BPH”nya?” selorohnya.

Hal ini lanjut Aulia, tentu tidak hanya melanggar etik, tapi sudah melanggar AD/ART KAMMI. Sebab seseorang yang telah habis masa aktif dan jabatannya di KAMMI dan telah menjadi alumni, Jelas tidak diperbolehkan untuk menjabat kembali.

“Kedua hal ini jelas jelas menunjukkan bagaimana KAMMI saat ini hanya merupakan organisasi transaksional politik. Dikuasai oleh orang orang dengan syahwat berkuasa yang melebihi niat baik untuk memperbaiki KAMMI dan kondisi masyarakat,” cetusnya.

Karena itu kata Aulia, Pengurus Daerah KAMMI Lombok Timur menyatakan mosi tidak percaya terhadap PP dan PW NTB KAMMI. (*)

Baca Juga: PLN Icon Plus dan Pemprov NTB Bersinergi Wujudkan Bumi Gora Menuju Green & Smart Productivity

Ada pun tuntutan Pengurus Daerah KAMMI Lombok Timur dengan ini mendesak PP untuk:

1. Memberikan surat peringatan kepada saudara Amri Akbar untuk mundur dari jabatannya di Sekjend PP atau mendesak ia untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua PW NTB

2. Mendesak Nazmul Wathan untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua PP KAMMI.

3. Mendesak PP untuk memberikan ultimatum kepada PW NTB untuk segera melakukan musyawarah luar biasa.

4. Melakukan evaluasi terhadap BPH yang memiliki keterlibatan aktif di partai politik dan rangkap jabatan di struktur BPH KAMMI di tingkat PW dan PD.

Editor: Lalu Habib Fadli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here