GerbangIndonesia, Lombok Tengah – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah mulai menyelidiki dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan yang dilakukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Harapan, Desa Pengenjek, Kecamatan Jonggat.
Baca Juga: NTB Panen Medali di Porwanas Banjarmasin, Buntuti Tuan Rumah di Posisi Puncak Klasemen
Di mana pengelola PKBM Tunas Harapan tersebut diduga kuat merupakan milik oknum anggota DPRD Lombok Tengah yang belum lama ini dilantik.
Langkah Kejari Lombok Tengah mengusut tuntas dugaan penyelewengan BOP Kesetaraan PKBM Tunas Harapan itu mendapat dukungan penuh dari Aliansi Gerakan Anti Korupsi (AGRASI).
“Kami berharap agar Kejari Loteng usut penggunaannya secara langsung maupun terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah sebagai pengawas,” tegas Ketua AGRASI, Sahdan kepada media, Jumat (04/10/2024).
Menurut Sahdan, Dana BOP Kesetaraan yang dikelola PKBM itu sangat rawan diselewengkan oleh pengelola PKBM itu sendiri. Baik itu terkait SPJ, data peserta didik dan lainnya. Begitu juga controlling terhadap penggunaan anggaran itu dari dinas sangat lemah yang bisa dibilang hanya free memori atau lewati saja.
“Banyak kasus di daerah lain para pengelola PKBM terjerat hukum karena pengelolaan BOP Kesetaraan digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi khusus kasus di Lombok Tengah ini, saya harapkan pihak Kejaksaan serius mengusut laporan yang masuk itu,” pintanya.
AGRASI berjanji akan membantu pihak Kejaksaan mendapatkan data-data program kesetaraan yang ada di Lombok Tengah.
Sahdan menjelaskan, dalam laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
https://bop.kemdikbud.go.id mengenai BOP – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sangat jelas rincian. Misalnya untuk PAUD, satuan biaya per siswa sebesar Rp 600 ribu, untuk Paket A sebesar Rp 1,3 juta, Paket B sebesar Rp 1,5 jt dan Paket C sebesar Rp 1,8 juta.
Baca Juga: PLN Icon Plus dan Pemprov NTB Bersinergi Wujudkan Bumi Gora Menuju Green & Smart Productivity
“Kami sebagai lembaga gerakan anti korupsi akan selalu mengawal dan mensupport aparat penegak hukum untuk memberantas pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara,” pungkasnya. (*)
Editor: Lalu Habib Fadli







