Bupati KLU Djohan Sjamsu saat berpidato dalam acara penyerah SK BPD. FOTO ANGGER RICO/GERBANG INDONESIA

Gerbangindonesia, Lombok Utara – Pemda Lombok Utara menyerahan SK Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Lombok Utara yang dilaksanakan Kamis, (17/10/2024) di Halaman Kantor Bupati Lombok Utara. Menariknya, dalam salah satu momen tersebut Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu mulai “cawe cawe”. Ia menyebut jika program 100-300 juta per dusun adalah mimpi. Program ini diketahui merupakan unggulan salah satu Pasangan Calon (Paslon) Nomor 3 Muchsin-Junaidi (MJA).

Baca Juga: NTB Panen Medali di Porwanas Banjarmasin, Buntuti Tuan Rumah di Posisi Puncak Klasemen

“Satu dusun semua 100 sampai 300 juta lailah mimpi itu, baru-baru bangun mimpi mungkin itu. Jadi kita harus tahu aspek aspek dari mana sumber keuangan negara dan daerah kemana arah uang itu jelas,” ujarnya.

Djohan mengatakan, Lombok Utara akan menjalani pemilihan kepala daerah keempat sepanjang kabupaten berdiri. Maka ia berharap kepala daerah yang terpilih besok itu yang mempuni dan yang bisa melanjutkan apa yang sudah dirintis dalam mengembangkan desa. Diakhir sambutannya, Mantan Ketua DPC PKB KLU ini juga berseloroh slogan yang kental salah satu Paslon Nomor 1 yaitu Najmul-Kus. Najmul diketahui merupakan rival politik Djohan dalam 2 kali pilkada sebelumnya, sementara Kusmalahadi Syamsuri adalah putra kandung Djohan Sjamsu sendiri.

“Mudah-mudahan daerah kita setahap demi setahap akan mengalami perkembangan yang signifikan, kita sanggup ngih, siap,” serunya diikuti teriakan para peserta.

Sementara itu, Statemen Bupati H. Djohan Sjamsu di forum resmi tersebut mendapat respons oleh Tim Paslon Nomor 3 MJA. Ketua Divisi Hukum MJA Marianto menyebut bahwa apa yang dilontarkan Djohan Sjamsu tidak mencerminkan figure seorang pemimpin. Ia menyebut hal itu harusnya tidak dilakukan diruang publik, bupati dalam kapasitasnya di publik tidak layak dan tidak etis melakukan tindakan tercela seperti itu.

“Seharusnya Bupati itu menetralisir keadaan bukan malah membuat gaduh dan membuat situasi ruang publik menjadi tidak kondusif. Bupati harus menjaga kondusifitas, bukan malah nyinyir terhadap program salah satu paslon,” semprotnya.

Baca Juga: PLN Icon Plus dan Pemprov NTB Bersinergi Wujudkan Bumi Gora Menuju Green & Smart Productivity

“Bupati harusnya kerja ada 2 ribuan RTG yang belum tuntas. Belum lagi Jalan Lingkar Utara yang dijanjikan sampai sekarang belum jelas. Lalu Global Hub yang dijadikan alat kampanye tahun 2020 juga belum jelas. Jadi banyak lagi. Bupati di akhir massa jabatannya harus fokus selesaikan program bukan malah turun kampanye. Ini sangat memalukan,” pungkasnya.(iko)

Editor: Lalu Habib Fadli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here