Gerbangindonesia.co.id – Jakarta — Pembahasan mengenai figur yang dinilai memiliki kapasitas memimpin Kejaksaan Agung kembali menjadi perhatian. Salah satu nama yang diusulkan untuk dipertimbangkan adalah Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Nazali Lempo, S.H., M.H.
Nama Nazali Lempo mencuat bukan tanpa alasan. Perjalanan kariernya di lingkungan militer banyak bersentuhan dengan urusan hukum dan penegakan disiplin. Pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan pihak yang mendorongnya masuk dalam bursa figur Jaksa Agung.
Nazali Lempo pernah dipercaya menduduki jabatan Komandan Pusat Polisi Militer TNI (Danpuspom TNI). Setelah itu, ia mengemban tugas sebagai Oditur Jenderal TNI.
Posisi tersebut membuatnya memiliki pengalaman dalam lingkungan penegakan hukum militer, termasuk persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan disiplin anggota TNI.
Bagi pihak yang memberikan dukungan, pengalaman itu dianggap relevan dengan kebutuhan seorang pemimpin Kejaksaan Agung. Institusi tersebut dinilai memerlukan pemimpin yang tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu menentukan sikap ketika menghadapi perkara yang kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan.
Aspek integritas juga menjadi alasan lain yang disampaikan. Penegakan hukum diharapkan dapat berlangsung secara konsisten tanpa membedakan pihak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan jabatan, kekuasaan maupun latar belakang.
Pengalaman Nazali Lempo tidak berhenti setelah dirinya menyelesaikan masa dinas di TNI. Setelah purnawirawan, ia disebut tetap aktif dalam sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan dan bidang hukum.
Sejumlah posisi organisasi juga disebut pernah dipercayakan kepadanya. Nazali Lempo antara lain disebut menjadi Ketua Umum organisasi kemasyarakatan Sumatera serta duduk sebagai Dewan Pembina organisasi profesi hukum.
Ia juga disebut terlibat dalam sejumlah lembaga yang bergerak di bidang hukum dan bantuan hukum, termasuk CLPKNEWS, LBH CLPK dan Laskar Hukum Indonesia.
Keterlibatan tersebut dinilai memberikan pengalaman tambahan dalam berhadapan dengan persoalan hukum dari perspektif masyarakat dan organisasi profesi, tidak semata dari sisi institusi negara.
Pihak yang mengusulkan namanya menilai kombinasi pengalaman tersebut menjadi salah satu modal yang dapat diperhitungkan ketika mencari figur untuk memimpin Kejaksaan Agung.
Mereka juga menilai kepemimpinan di bidang penegakan hukum membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan secara objektif. Tekanan politik, kepentingan ekonomi maupun pengaruh institusional disebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan proses hukum.
Meski nama Nazali Lempo mendapat dukungan, belum ada pernyataan bahwa dirinya telah ditetapkan sebagai calon Jaksa Agung. Dorongan tersebut masih merupakan aspirasi dari pihak yang menginginkan dirinya masuk dalam pertimbangan.
Proses penentuan Jaksa Agung tetap mengikuti mekanisme resmi dan kewenangan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Di tengah pembahasan tersebut, pengalaman Nazali Lempo di Polisi Militer, oditurat serta keterlibatannya dalam berbagai organisasi setelah purnawirawan menjadi faktor yang dinilai layak diperhatikan.
Bagi pihak pendukung, figur pemimpin Kejaksaan berikutnya diharapkan mampu menjaga profesionalitas aparat, memperkuat kepercayaan publik dan memastikan penegakan hukum berjalan tanpa perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.
Atas dasar rekam pengalaman tersebut, nama Nazali Lempo kini ikut disuarakan sebagai salah satu figur yang dinilai memiliki kapasitas untuk dipertimbangkan dalam kepemimpinan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.(red)
