GerbangIndonesia, Loteng – Media ini diajak untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) oleh Komisi IV DPRD Lombok Tengah pada Senin (04/11).
Bersama sejumlah staf Setwan Lombok Tengah, beberapa anggota Komisi IV memilih RSUD Praya sebagai sasaran pertama monev perdana sejak dilantiknya para anggota dewan beberapa waktu lalu.
Sayangnya, Direktur RSUD Praya dr.Mamang Bagiansyah sedang tidak berada di tempat Para anggota dewan hanya ditemui oleh salah satu Kepala Bidang dan beberapa Kasi setempat. Padahal jauh hari sebelumnya, pihak Komisi IV telah melayangkan surat kepada pihak rumah sakit.
“Jujur kami kecewa, seharusnya kami ditemui oleh Direktur langsung karena jauh hari kami sudah bersurat,” ungkap Wirman Hamzani alias Hamzan Halilintar yang menjabat Wakil Ketua Komisi yang bertindak sebagai ketua rombongan saat itu.
Enggan berlama-lama membahas mengenai administrasi di dalam ruangan, rombongan memutuskan untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan RS. Beberapa pertanyaaan dilayangkan tidak hanya kepada staf, tetapi juga lansgsung kepada pasien.
Ahmad Rifai sebagai salah satu anggota Komisi yang sekaligus menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Loteng dengan tegas mengatakan pihaknya tidak membaca dan mendapat informasi mengenai buruknya pelayanan di RSUD Praya lagi baik secara langsung maupun melalui media massa dan media sosial.
“Jangan lagi kami mendengar hal-hal yang tidak baik tentang pelayanan, kami harap pelayanannya terus ditingkatkan, kalau memang darurat abaikan dulu adminsitrasi apalagi kalau sudah masalah nyawa,” tegasnya.
Selesai dengan monitoring di rumah sakit, rombongan bergerak ke arah Puskesmas Mujur. Dalam catatannya, Komisi IV mengharapkan agar Alat Kesehatan (Alkes) harus segera mendapat penyegaran karena sudah berusia lanjut dan tampak beberapa sudah tidak layak pakai.
Bagian plafon di dalam ruangan rawat inap pun juga harus segera mendapat perbaikan karena akan mengganggun pasien yang sedang dirawat di tempat itu.
“Kalau bagus tempatnya, pasien pun bisa nyaman. Jadi kalau bisa segera anggarkan untuk perbaikan itu,” ungkap Wahyudi sebagai salah satu anggota Komisi IV dan menjadi dewan termuda yang dilantik beberapa waktu lalu itu.
Selain itu, ruang pertemuan dan aula yang cukup sempit menjadi catatan tersendiri bagi anggota komisi. Ketiadaan tersedianya AC bahkan kipas angin di dalam ruang pertemuan itu juga menjadi atensi mereka.
Sementara di Puskesmas Janapria yang menjadi lokasi monitoring ke-tiga lebih menfokuskan pada masalah lahan tempat berdirinya Puskesmas tersebut yang ternyata masih mengalami masalah. Ahmad Rifai dan Hamzan Halilintar bersama para anggota lainnya, termasuk Hj.Nurul Adha sebagai anggota senior menanyakan progres rencana tukar guling lahan Puskesmas yang sempat viral beberapa waktu lalu.
Pasalnya, perkara tukar guling ini sudah bergulir sejak tahun 2020 lalu karena sempat ada penolakan dari warga akan adanya pembangunan puskesmas tersebut terkait dengan akses jalan menuju pemukiman warga.
“Saya yang dulu sempat mengawal warga untuk mendiskusikan masalah ini dengan Pemkab dan sekarang kita mendesak agar Dinas Kesehatan segera menyelesaikan masalah ini,” tegas Hamzan kepada salah satu pihak Dinas Kesehatan yang kebetulan diminta kehadirannya saat monitoring saat itu.
Permasalah tanah ternyata tidak hanya terjadi di Puskesmas Janapria. Persoalan serupa juga terjadi di Puskesmas Langko yang ternyata letaknya berada di depan Kantor Desa Selebung Rembiga dan sangat jauh dari pusat Desa Langko itu sendiri.
Belum lagi tanah tempat berdirinya puskesmas Langko sangat sempit sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga tidak bisa masksimal. “Bangunannya juga sudah sangat tua dan belum mendapat sentuhan rehabilitasi atau pembangunan ulang seperti puskesmas lainnya,” ucap Hamzan menegaskan.
Pihaknya berharap agar pemerintah mengatensi masalah ini. Terlebih lahan sebagai calon lokasi berdirinya Puskesmas yang baru sudah disiapkan, yaitu eks lapangan sepak bola Desa Langko yang sudah mendapat persetujuan dari seluruh warga.
“Itu akan kita bahas dan pertegas kembali dengan Pemkab melalui Dikes karena kami melihat ini sudah sangat urgen,” sambut Rifai.
“Iya dan bangunannya kalau boleh saya katakan juga sudah tidak layak,” timpal Wahyudi yang sempat berkeliling melihat kondisi bangunan Puskesmas yang berada di samping pasar tersebut.
Sementara sebagai tujuan tandang terakhir pada monev perdana Komisi IV, Puskesmas Pengadang Praya Tengah mendapat catatan penting bahwa mereka harus segera mengusulkan agar diberikan rehabilitasi berat bahkan pembagunan ulang puskesmas. Hal itu dikarenakan lokasi Puskesmas yang sangat krusial dan jumlah penduduk yang harus dilayani sudah tergolong tinggi.
“Kami tidak hanya fokus pada adminsitrasi, kami juga menfokuskan pada proses pelayanan langsung, apa kendalanya dan bagaimana agar pelayanan itu bisa diperbaiki. Jadi rekomendasikan hal itu berdasar hasil monitoring kami kali ini,” tutup Lalu Wawan yang didaulat menjadi jubir rombongan di Puskesmas Pengadang ini. (*)
