GerbangIndonesia, Mataram – Kanwil Kemenkum NTB mendapat target 60 Kepala Desa/Lurah ikuti Paralegal Justice Award (PJA) 2025 dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Hal ini disampaikan I Gusti Putu Milawati selaku Kepala Kantor Wilayah dalam Rapat pada Kamis (30/01/2025) di Aula Pengayoman.
Baca Juga: NTB Panen Medali di Porwanas Banjarmasin, Buntuti Tuan Rumah di Posisi Puncak Klasemen
Untuk memenuhi target tersebut, Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB akan dibentuk zonasi kerja serta dibagi menjadi tiga tim kerja yang akan bertugas dalam melakukan sosialisasi, asistensi dan pembinaan serta koordinasi.
“Setiap penyuluh hukum punya tanggung jawab terhadap zonasi yang sudah ditentukan. Pembentukan tim ini untuk mempermudah pendaftaran PJA 2025,” jelas Mila.
Baca Juga: PLN Icon Plus dan Pemprov NTB Bersinergi Wujudkan Bumi Gora Menuju Green & Smart Productivity
PJA juga merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes). Kanwil Kemenkum NTB juga akan berkonsultasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk memberikan diklat bagi paralegal. (*)
Editor: Lalu Habib Fadli
