Gerbangindonesia, Lombok Utara – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Utara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar bisnis matching. Kegiatan yang belangsung pada Senin (05/05/2025) itu dihadiri oleh sejumlah pelaku usaha dan pelaku pariwisata, pelaku dimaksud terdiri dari pelaku wisata, petani, UMKM atau suplier, hingga tenaga kerja. Dalam kegiatan tersebut hadir Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri serta sejumlah pengusaha.
Diungkapkan Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, kegiatan ini tidak hanya seremonial semata kendati merupakan momen untuk membedah berbagai persoalan antara pelaku usaha serta berbagai elemen masyarakat. Sebab dalam pertemuan ini terungkap salah satu persoalan masih ditemukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lombok Utara anak dibawah umur bekerja lantaran menjadi tulang punggung kelurga.
“Sekaligus kami menggali disamping ada peluang bisnis permasalahan tenaga kerja seperti apa. Tadi LPA menemukan ada anak anak yang bekerja, sehingga bagaimana kelola bisa bekerja namun tidak melanggar secara aturan karena mereka banyak menjadi tulang pungung,” ujarnya.
Selain itu, peluang bisnis juga menjadi salah satu faktor yang akan dilakukan sinkronisasi. Sebab pemda menjembatani supaya produk UMKM bisa masuk ke sejumlah hotel yang ada di Lombok Utara. Maka dari itu mesti disiapkan berbagai langkah salah satu standar kemasan serta kualitas daripada produk itu sendiri. Pemda lanjut pria yang akrab disapa Bang Kus ini, akan hadir kaitan untuk memberikan pembinaan serta melakukan sertifikasi sehingga produk tersebut bisa sesuai dengan standar hotel.
“Kita juga pertemukan pelaku usaha dengan UMKM atau penyedia, kamu dengan kemampuan yang ada melalui Dpmptsp akan berikan pelatihan pemasaran baik urus sertifikasi apa yang diinginkan oleh hotel akan dijembatani,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Lombok Utara Evi Winarni menjelaskan, kegiatan bisnis matching ini juga menjadi salah satu penunjang program 99 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati. Tidak hanya terhadap para pekerja, namun juga petani, suplier, serta berbagai penguasaha bisa bertemua sehingga diharapkan ada kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak. Langkah ini juga menjadi upaya untuk menekan pengangguran sebab dengan demikian pengusaha bisa mendapat kebutuhan pekerja yang diambilkan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) daerah.
“Sebetulnya tidak hanya empat perusahaan yang andil, cuma hanya saja hari ini empat perusahaan ini yang siap bekerjasama dengan pemda. Kegiatan ini tidak hanya seremonial kita lakukan fasilitas umkm, petani, dan pelaku wisata sehingga ada kesepakatan yang terjadi,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua Gili Hotel Association (GHA) Lalu Kusnawan mengatakan, rencana inu baik kendati harus ada beberapa catatan yang nantinya mesti dipertimbangkan. Sebab berbicara kebutuhan maka tiga gili menjadi kawasan yang banyak daya serapnya, namun kebutuhan setiap hotel tentu berbeda maka idealnya harus ada data base yang dilakukan pemerintah menyangkut kebutuhan masing-masing hotel atau perusahaan.
“Semoga ini tidak hanya menjadi wacana dan tadi sudah saya sampaikan kita itu ada standar karena kita tidak bisa membayar cash and carry. Jangan hadapkan antara hotel dengan suplier karena tidak akan bisa ketemu, sementara daya serap kebutuhan itu ada di tiga gili,” katanya.
“Pemda harus melakukan listing kebutuhan dan diberikan pelatihan bagaimana kemasan quality control suplier sebelum barang dikirim ke kita, sehingga produk itu jangan hanya display tetapi grade yang disesuaikan,” pungkasnya.(iko)
Editor: Lalu Habib Fadli
