Ketua Umum DPP FPPK-PS, Abdul Hatab. FOTO IST/GERBANG INDONESIA

GerbangIndonesia, Sumbawa – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Front Pemuda Peduli Keadilan Pulau Sumbawa (FPPK-PS) menyuarakan kekhawatiran serius terkait dugaan praktik komersialisasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025. Dugaan ini mencuat di berbagai sekolah dari jenjang SD, SLTP, hingga SMA sederajat di wilayah tersebut.

Baca Juga: NTB Panen Medali di Porwanas Banjarmasin, Buntuti Tuan Rumah di Posisi Puncak Klasemen

Ketua Umum DPP FPPK-PS, Abdul Hatab menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan ketat terhadap pelaksanaan PPDB tahun ini. Pemantauan ini dilakukan menyusul temuan serupa pada tahun ajaran 2023/2024. Di mana beberapa sekolah diduga mewajibkan calon siswa baru membeli seragam dan perlengkapan sekolah sebagai bagian dari syarat daftar ulang.

“Bahkan, pembelian seragam di sekolah dijadikan syarat wajib untuk bisa mendaftar ulang. Ini jelas melanggar aturan,” tegas Abdul Hatab dalam keterangan pers kepada media, Sabtu (29/06/2025).

Hatab mengingatkan bahwa praktik semacam ini dapat melanggar ketentuan hukum. Ia merujuk pada Pasal 181 dan Pasal 198 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang secara eksplisit melarang pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjual seragam atau bahan seragam sekolah.

“Jika hal ini masih terus terjadi, kami akan segera melaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB untuk membangun kemitraan dalam meretas tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat dan menguntungkan oknum atau kelompok tertentu,” ujar Hatab.

“Ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, bahkan mengarah pada konspirasi dan persengkokolan jahat,” sambungnya.

Selain itu, FPPK-PS juga menyoroti Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Pasal 12 ayat (1) Permendikbud tersebut menyatakan bahwa pengadaan pakaian seragam sekolah sepenuhnya merupakan tanggung jawab orang tua atau wali murid.

“Jelas dalam aturan tersebut bahwa sekolah tidak memiliki kewenangan untuk menjual, apalagi mewajibkan siswa membeli seragam dari sekolah,” tegas Hatab.

Sebaliknya, Pasal 12 ayat (2) Permendikbud 50/2022 menyebutkan bahwa bantuan pengadaan seragam justru ditujukan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu, sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat.
Pasal 13 Permendikbud 50/2022 juga memperkuat larangan tersebut dengan menyatakan bahwa sekolah tidak boleh mengatur kewajiban atau memberikan pembebanan kepada orang tua untuk membeli seragam baru pada setiap kenaikan kelas atau saat penerimaan siswa baru.

FPPK-PS turut mencatat bahwa pada tahun ajaran sebelumnya, terdapat dugaan sekolah memungut biaya dengan dalih pengadaan berbagai perlengkapan sekolah, namun sebagian barang yang dijanjikan tidak sepenuhnya diterima oleh siswa.

“Modusnya adalah mencantumkan berbagai peralatan sekolah dalam daftar syarat pendaftaran, kemudian memungut biaya atasnya. Tapi kenyataannya, siswa hanya menerima sebagian. Ini harus diaudit,” seru Hatab.

Berdasarkan temuan dan dugaan tersebut, FPPK-PS menyerukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) di setiap kabupaten/kota, khususnya di Pulau Sumbawa, untuk segera mengambil tindakan tegas dan menertibkan praktik-praktik menyimpang dalam proses PPDB tahun ini.

“Kami meminta Dikbud dan Ombudsman NTB untuk turun langsung ke sekolah-sekolah dalam pengawasan penerimaan siswa baru. Jangan jadikan PPDB tersebut diduga sebagai ladang keuntungan bagi oknum tertentu. Pendidikan adalah hak dasar rakyat yang harus dilayani dengan adil dan transparan,” pungkas Hatab.

Baca Juga: PLN Icon Plus dan Pemprov NTB Bersinergi Wujudkan Bumi Gora Menuju Green & Smart Productivity

FPPK-PS juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktik-praktik PPDB yang tidak sesuai aturan, dan berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan. (*)

Editor: Lalu Habib Fadli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here