GerbangIndonesia, Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penguatan disiplin dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Komitmen itu disampaikan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam pertemuan koordinasi bersama pejabat eselon II, III, lurah dan kepala UPT di Pendopo Bupati, Kamis (6/11/2025).
Dalam pengarahan tersebut, Bupati menekankan bahwa aparatur pemerintah harus menunjukkan integritas melalui pola kerja yang disiplin dan terukur. Lebih dari sekadar hadir di kantor, ia menegaskan bahwa kedisiplinan tercermin dari penyelesaian tugas dan kemampuan memberikan pelayanan tepat waktu.
Menurut Bupati, setiap pejabat harus memahami fungsi dan posisi strategis mereka, termasuk bagaimana memanfaatkan peluang kerja sama dengan kementerian dan lembaga pusat untuk menarik program pembangunan ke daerah. Ia menilai, pengelolaan pelayanan publik tidak boleh hanya bertumpu pada APBD, namun harus membuka akses terhadap program pemerintah pusat yang bisa mendukung pencapaian visi daerah.
Selain soal kedisiplinan, Bupati menyoroti kualitas interaksi ASN dengan masyarakat. Ia menyebut masih ada petugas pelayanan yang kurang menunjukkan keramahan saat berhadapan dengan warga, sehingga bertentangan dengan amanah bahwa ASN adalah pelayan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menginformasikan bahwa pemerintah daerah sedang menyiapkan empat koperasi merah putih sebagai pilot project. Koperasi tersebut berada di Kelurahan Selong, Desa Jenggik, Montong Baan, dan Jerowaru. Program ini diintegrasikan dengan layanan penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG. Bahkan, Pemkab berencana mengusulkan agar wilayah 3T tetap menerima layanan MBG meskipun jumlah penerima di wilayah tersebut tidak banyak.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mengingatkan perlunya memperkuat daya tahan pelayanan publik menghadapi penyesuaian kebijakan transfer keuangan dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa sinergi antara kebijakan pusat dan daerah penting untuk menjaga keberlanjutan program dan memastikan pembangunan tetap berjalan.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh pimpinan OPD, lurah, dan kepala UPT agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan adaptif terhadap dinamika fiskal daerah. Dengan begitu, pelayanan publik di Lombok Timur dapat berjalan lebih efektif, ramah, dan berpihak pada kepentingan warga.(dan)
