GerbangIndonesia, Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menanggapi secara resmi seluruh pandangan fraksi-fraksi DPRD terkait penyusunan Rancangan APBD 2026 dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (25/11/2025). Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya menyampaikan bahwa pemerintah daerah menghargai setiap saran dan kritik yang diajukan fraksi sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan anggaran yang lebih matang.
Dalam pemaparannya, Wabup menegaskan bahwa ketahanan pangan tetap menjadi prioritas daerah. Pemerintah memaksimalkan pemanfaatan dana desa melalui program-program BUMDes untuk memperkuat akses dan ketersediaan pangan di masyarakat. Ia menilai dukungan dari desa menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas suplai pangan.
Pada aspek pariwisata, Wabup mengakui sektor tersebut memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi lokal. Kendati kemampuan anggaran daerah pada 2026 masih terbatas, pemerintah tetap berupaya mendorong pengembangan destinasi wisata dan memperkuat promosi potensi lokal. Ia berharap kolaborasi dengan DPRD dapat membantu memperkuat sektor tersebut melalui program-program aspirasi.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemda menyiapkan beberapa langkah strategis seperti pemutakhiran data objek pajak, pengawasan lebih ketat terhadap pungutan daerah, serta digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi. Langkah ini diharapkan memperbaiki kualitas penerimaan daerah secara keseluruhan.
Wabup juga menyinggung bahwa penyesuaian kebijakan pemerintah pusat memengaruhi proses penyusunan anggaran tahun sebelumnya. Ia memastikan bahwa tahun mendatang Pemda akan berupaya mematuhi seluruh jadwal penyusunan APBD sesuai ketentuan perundang-undangan.
Di bidang infrastruktur, pemerintah mencatat berbagai ruas jalan masih membutuhkan penanganan. Tahun depan, Pemda merencanakan perbaikan pada sejumlah ruas prioritas menggunakan konstruksi yang lebih kuat, termasuk penyempurnaan pelayanan dasar seperti peningkatan jaringan air bersih, penambahan kapasitas suplai air, dan pembangunan jaringan pipa baru di beberapa wilayah.
Pada isu pekerja migran, pemerintah akan kembali mengaktifkan Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk memastikan seluruh calon PMI mengikuti prosedur resmi. Selain itu, Pemda memastikan ketersediaan pupuk tetap terjaga dan telah mengusulkan penambahan distribusi elpiji sebagai langkah antisipasi gangguan pasokan.
Terkait tata kelola BUMD, Wabup menjelaskan bahwa penunjukan Pelaksana Tugas Direksi dilakukan untuk menjaga kelancaran operasional sementara regulasi daerah yang baru sedang disiapkan dan dibahas bersama DPRD.
Menutup penjelasannya, Wabup menegaskan bahwa meskipun pemerintah daerah menghadapi penyesuaian dana transfer dari pusat, arah kebijakan pembangunan tetap dijaga agar selaras dengan kebutuhan masyarakat. Pemda juga akan terus berupaya mendapatkan dukungan program dari pemerintah pusat untuk memperkuat pembangunan daerah pada 2026.(dan)
