Gerbangindonesia, Lombok Utara – Keluarga Besar Mahasiswa Lombok Utara (KBMLU) melihat bahwa kinerja Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara gagal menghadirkan dampak nyata, baik terhadap pertumbuhan kunjungan wisatawan maupun terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu lumbung utama.
Dalam siaran pers yang diterima media ini Selasa (06/01/2026), Berdasarkan data kunjungan wisatawan Lombok Utara dalam 10 tahun terakhir, KBMLU menilai terlihat jelas bahwa pariwisata Lombok Utara mengalami stagnasi serius. Hingga tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan belum mampu kembali ke capaian tertinggi tahun 2017 yang mendekati satu juta kunjungan. Fakta ini membuktikan bahwa berbagai program, promosi, festival, dan kebijakan Dinas Pariwisata tidak menghasilkan lompatan signifikan.
KBMLU menilai bahwa pemulihan pasca-pandemi tidak dapat dijadikan alasan pembenaran, karena tren kenaikan wisatawan yang terjadi bersifat alami dan nasional, seiring dibukanya kembali penerbangan dan aktivitas ekonomi. Tidak terlihat terobosan kebijakan khas Lombok Utara yang mampu mempercepat pemulihan atau menciptakan basis kunjungan baru.
“Pariwisata Lombok Utara tidak tumbuh dari program Dispar yang hanya bersifat kosmetik, pariwisata tumbuh perlahan alami dan data tarik SDA. Jika sektor pariwisata stagnan tidak di percepat pertumbuhan nya, maka PAD juga terancam stagnan. Ini bukan lagi soal evaluasi ringan, tapi soal keberanian Bupati untuk mengganti Kadis Pariwisata yang tidak berdampak,” tegas Abed Aljabiri Adnan, Ketua Keluarga Besar Mahasiswa Lombok Utara.
KBMLU juga menyoroti bahwa hingga kini pariwisata Lombok Utara masih sangat bergantung pada kawasan Gili, sementara pengembangan destinasi daratan tidak menunjukkan kemajuan signifikan. Ketergantungan ini membuat pariwisata Lombok Utara rapuh, tidak inklusif, dan gagal menggerakkan ekonomi masyarakat secara luas. Dampak dari stagnasi ini dirasakan langsung oleh pelaku pariwisata kecil di tingkat bawah.
“Kami di lapangan tidak merasakan dampak program pariwisata. Wisatawan tidak bertambah, penghasilan juga tidak menentu bahkan menurun. Kami pelaku kecil seperti penjual ikan bakar jarang sekali dilibatkan atau diperhatikan,”
ungkap Ibu Mina, pelaku pariwisata sekaligus penjual ikan bakar di Dusun Pandanan, Desa Malaka, Lombok Utara.
KBMLU menegaskan bahwa kegagalan meningkatkan kunjungan wisatawan berbanding lurus dengan kegagalan memaksimalkan PAD sektor pariwisata. Jika kondisi ini terus dibiarkan, Lombok Utara berpotensi kehilangan momentum dan daya saing di tengah persaingan destinasi wisata nasional. Atas dasar kondisi tersebut, Keluarga Besar Mahasiswa Lombok Utara menyampaikan tuntutan terbuka.
Pertama, Bupati Lombok Utara segera mengevaluasi dan mengganti Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara. Kedua, Menghentikan program seremonial yang tidak berdampak langsung pada peningkatan kunjungan dan PAD.
“Tuntutan selanjutnya, yaitu Menyusun strategi pariwisata baru yang terukur, berbasis data, dan berpihak pada masyarakat lokal. Dan yang terakhir, yaitu Membuka target, capaian, dan penggunaan anggaran pariwisata secara transparan kepada publik,” katanya.
“Mempertahankan Kadis Pariwisata yang gagal sama saja dengan mempertaruhkan masa depan PAD Lombok Utara. Bupati harus memilih: menyelamatkan pariwisata dan rakyat, atau mempertahankan status quo yang merugikan daerah,”
tutup Abed Aljabiri Adnan.
KBMLU menegaskan akan terus mengawal isu ini melalui advokasi publik, aksi mahasiswa, dan tekanan politik yang konstitusional, demi memastikan pariwisata Lombok Utara benar-benar menjadi penggerak kesejahteraan rakyat, bukan sekadar jargon pembangunan.(iko)
