Oleh: Bang Abi – Pemerhati Media Nusa Tenggara Barat
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. Lalu Muhamad Iqbal baru saja membuat gebrakan yang memantik diskusi positif di ruang publik. Keputusan untuk bertransformasi menggunakan kendaraan listrik bagi jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bukan sekadar mengikuti tren global, melainkan sebuah langkah strategis yang mengawinkan efisiensi anggaran dengan visi kelestarian lingkungan.
Kebijakan ini menjadi oase di tengah upaya pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam menata ulang ruang fiskal pasca-pandemi. Penggunaan mobil listrik, terutama dengan skema sewa, menawarkan solusi konkret atas beban biaya pemeliharaan aset yang selama ini kerap membengkak dalam APBD.
Efisiensi Bukan Sekadar Angka
Berdasarkan data dari Dinas ESDM NTB, transisi ke kendaraan listrik diperkirakan mampu menghemat anggaran operasional hingga 40 persen secara agregat. Jika dikonversi ke angka nyata, penghematan ruang fiskal ini ditaksir mencapai Rp 5 miliar hingga Rp 6 miliar per tahun.
Secara teknis, perbandingannya sangat mencolok. Biaya operasional mobil listrik hanya berkisar Rp 1.400 per kWh untuk jarak tempuh hingga 10 kilometer. Bandingkan dengan kendaraan konvensional yang memerlukan biaya bahan bakar jauh lebih tinggi untuk jarak yang sama. Belum lagi dari sisi pemeliharaan, sistem sewa membebaskan pemerintah dari biaya suku cadang dan depresiasi aset yang selama ini sering menjadi temuan atau masalah administratif di kemudian hari.
Integritas Tata Kelola Aset
Langkah ini juga mencerminkan reformasi tata kelola aset yang lebih akuntabel. Dengan beralih ke sistem sewa, Pemprov NTB tidak lagi “menyandera” dana publik untuk pembelian aset yang nilainya menyusut tiap tahun. Kendaraan dinas tua yang selama ini membebani biaya perawatan di BPKAD bisa dihapuskan secara bertahap, memberikan napas baru bagi birokrasi untuk lebih fokus pada pelayanan publik daripada urusan bengkel.
Pionir Energi Bersih di Indonesia Timur
Dari sisi lingkungan, NTB sedang mengirimkan pesan kuat kepada dunia. Sebagai tuan rumah ajang internasional seperti MotoGP Mandalika, penggunaan kendaraan listrik mempertegas citra NTB sebagai destinasi wisata yang peduli pada isu perubahan iklim.
Komitmen ini sejalan dengan target Net Zero Emission (NZE) 2050. Apalagi, NTB memiliki potensi energi surya yang melimpah. Integrasi antara kendaraan listrik dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang kini mulai menjamur hingga 20 titik di seluruh kabupaten/kota, membuktikan bahwa ekosistem energi bersih di NTB bukan lagi sekadar wacana di atas kertas.
Keputusan Pemprov NTB adalah bukti nyata bahwa keberpihakan pada lingkungan dapat berjalan beriringan dengan penghematan uang rakyat. Ini adalah langkah maju yang menunjukkan bahwa kepemimpinan daerah saat ini memiliki visi jangka panjang, modern, efisien, dan berkelanjutan.
Jika konsistensi ini terjaga, NTB tidak hanya akan dikenal sebagai pulau seribu masjid atau surga pariwisata, tetapi juga sebagai pionir transisi energi yang menjadi kiblat bagi provinsi lain di Indonesia. (*)
