GerbangIndonesia, Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai memantapkan strategi menghadapi Championship TP2DD 2026 melalui pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung di Rupatama Kantor Bupati, Senin (2/3/2026). Agenda tersebut difokuskan pada sosialisasi sekaligus evaluasi kinerja digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Dalam arahannya, Haerul Warisin menegaskan bahwa capaian tahun sebelumnya harus dijaga dengan kerja yang lebih sistematis dan terukur. Ia menilai, mempertahankan posisi terbaik membutuhkan komitmen kolektif seluruh perangkat daerah.
Salah satu prioritas yang ditekankan adalah peningkatan transaksi non tunai, terutama pada pembayaran pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, penguatan kanal digital tidak hanya penting untuk kebutuhan penilaian, tetapi juga menjadi fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Bupati turut mengingatkan pengalaman melonjaknya Indeks Perkembangan Harga (IPH) akibat fluktuasi harga cabai. Ia meminta agar pengelolaan sistem keuangan dan pengawasan transaksi semakin diperkuat agar kondisi serupa dapat diantisipasi lebih dini.
Tahun ini, Pemkab Lotim menargetkan integrasi penuh sistem keuangan berbasis elektronik serta optimalisasi penggunaan QRIS dan metode pembayaran digital lainnya. Perluasan akses hingga ke desa-desa menjadi perhatian khusus, mengingat sebagian besar masyarakat berada di wilayah pedesaan. Koordinasi dengan kepala desa pun diminta untuk memastikan implementasi berjalan merata.
Selain mendorong digitalisasi 100 persen layanan pembayaran daerah, Bupati juga meminta adanya penguatan regulasi dan konsistensi monitoring serta evaluasi. Ia menilai transaksi tunai masih menyimpan risiko kebocoran sehingga perlu diminimalkan secara bertahap.
Lebih jauh, ia berharap transformasi digital ini tidak hanya berorientasi pada prestasi administratif, melainkan berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi birokrasi, dan kemudahan pelayanan publik.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur mengungkapkan rencana implementasi kartu kredit pemerintah bekerja sama dengan Bank NTB Syariah pada triwulan kedua tahun ini sebagai langkah awal di beberapa OPD. Penguatan sekretariat TP2DD dan perluasan sosialisasi di sejumlah titik keramaian juga menjadi bagian dari strategi percepatan.
Pertemuan tersebut dihadiri pimpinan OPD, Direktur RSUD, Asisten Bidang Ekonomi Setda, serta Kepala Cabang Bank NTB Syariah Selong. Selain menyamakan persepsi, forum ini juga menjadi momentum pengumpulan data pendukung untuk pengisian sistem SIPD P2DD dalam rangka menghadapi penilaian TP2DD 2026.(dan)
