Gerbangindonesia.co.id – Jakarta – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengungkap sejumlah tantangan utama yang tengah dihadapi daerah dalam pertemuan dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Selasa (28/4/2026). Dalam audiensi tersebut, Bupati Lombok Timur Haerul Warisin didampingi Sekretaris Daerah Muhammad Juaini Taofik menyampaikan langsung kondisi riil kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Salah satu persoalan yang disampaikan adalah pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang hingga kini masih berjalan dalam keterbatasan. Kegiatan belajar mengajar bagi para siswa belum sepenuhnya didukung fasilitas permanen, sehingga masih memanfaatkan gedung sementara di beberapa lokasi berbeda.
Selain itu, kebutuhan lahan untuk pembangunan sekolah menjadi kendala yang belum terselesaikan. Pemerintah daerah sebelumnya telah menyiapkan lahan, namun adanya perubahan kebutuhan luas lahan membuat proses pengembangan belum dapat direalisasikan secara optimal. Meski begitu, komitmen untuk melanjutkan program tersebut tetap ditegaskan oleh pemerintah daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Pemkab Lombok Timur juga menyoroti persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan. Jumlah warga yang tidak lagi terdaftar sebagai peserta aktif dinilai cukup besar dan berpotensi menambah tekanan terhadap anggaran daerah yang sudah dialokasikan untuk sektor kesehatan.
Pemerintah daerah mengungkapkan bahwa anggaran yang digelontorkan untuk program jaminan kesehatan terus meningkat setiap tahun. Jika peserta yang dinonaktifkan tidak mendapatkan penanganan dari pemerintah pusat, maka daerah harus menanggung tambahan biaya yang tidak sedikit.
Di sisi lain, penyaluran bantuan sosial di wilayah Lombok Timur dilaporkan berjalan dengan baik dan tidak menemui hambatan berarti.
Menanggapi berbagai hal tersebut, Menteri Sosial menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam memastikan efektivitas program sosial. Ia menjelaskan bahwa penyesuaian data penerima bantuan, termasuk dalam kepesertaan BPJS, dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Menurutnya, sebagian peserta dinonaktifkan karena tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan, sementara sejumlah warga lainnya telah diaktifkan kembali setelah melalui proses verifikasi. Pemerintah daerah diminta untuk menyesuaikan data agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pembiayaan antara pusat dan daerah.
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas pemerintahan guna memastikan program sosial dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat.(dan)
