Gerbangindonesia.co.id – Lombok Timur — Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 harus dilakukan secara serius dan penuh tanggung jawab. Hal itu disampaikan saat membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Selong, Jumat (29/5/2026).
Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa petugas sensus memiliki posisi penting dalam menyediakan data ekonomi yang akan digunakan pemerintah sebagai dasar menyusun kebijakan pembangunan. Menurutnya, kualitas data yang dikumpulkan akan sangat memengaruhi ketepatan program pemerintah pada masa mendatang.
Ia mengingatkan para petugas agar tidak memandang sensus sebagai pekerjaan administratif semata. Setiap data yang dicatat harus benar-benar menggambarkan kondisi riil masyarakat dan pelaku usaha di lapangan.
“Para pendata ini adalah ujung tombak yang akan membenarkan cara-cara pemerintah ke depan melakukan pembangunan. Karena itu data yang disajikan harus betul-betul benar,” jelasnya.
Haerul Warisin juga meminta seluruh petugas melakukan pendataan secara langsung, bukan berdasarkan informasi dari pihak lain. Ia menekankan pentingnya pengamatan, ketelitian, dan verifikasi agar data yang dihimpun dapat dipertanggungjawabkan.
“Pengambilan data dilakukan dengan cermat dan benar, tidak ada cerita-cerita, tapi langsung turun ke lapangan dan diamati juga,” pesannya.
Bupati menyebut, akurasi data menjadi hal yang sangat penting karena data BPS selama ini menjadi salah satu rujukan utama dalam perencanaan pembangunan. Dengan data yang valid, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi NTB, H. Wahyudin, menyampaikan bahwa SE 2026 merupakan agenda strategis dalam memotret kondisi perekonomian secara menyeluruh. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi pijakan penting dalam perencanaan pembangunan, termasuk mendukung arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan, BPS berkomitmen menghasilkan data yang berkualitas, berdampak, dan bermanfaat. Karena itu, seluruh petugas diminta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh agar memahami metode, konsep, dan standar operasional yang digunakan dalam kegiatan sensus.
Wahyudin juga mengingatkan bahwa penyelesaian pendataan harus dilakukan tepat waktu, bahkan diharapkan dapat selesai sebelum batas akhir yang telah ditentukan. Hal ini penting karena setelah proses pendataan masih terdapat tahapan lanjutan, salah satunya penanganan data anomali yang direviu setiap pekan.
“Kita berharap bapak-ibu dapat melaksanakan pendataan tuntas sebelum waktu yang telah ditentukan, karena sekarang ini kita serba cepat,” harapnya. “Setiap minggu ada data anomali dan ini harus diselesaikan dalam tiga hari,” lanjutnya.
Selain itu, peserta pelatihan diminta aktif berkonsultasi dengan instruktur terkait berbagai kemungkinan persoalan yang dapat muncul saat bertugas di lapangan. Dengan begitu, setiap kasus dapat diselesaikan sesuai prosedur dan kondisi wilayah masing-masing.
Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Lombok Timur diikuti 1.336 peserta yang terbagi dalam 34 kelas dan lima gelombang. Kegiatan tersebut melibatkan 17 instruktur daerah dan dijadwalkan berlangsung hingga 13 Juni mendatang.
Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan menjadi petugas pendataan yang profesional, teliti, berintegritas, memahami SOP, metodologi, serta konsep SE 2026. Dengan demikian, sensus ekonomi dapat menghasilkan data yang andal untuk mendukung perencanaan pembangunan.
Kegiatan pembukaan turut dihadiri Kepala BPS Lombok Timur, Sekretaris Daerah Lombok Timur, sejumlah pimpinan OPD, serta para instruktur daerah.(red)
