Gerbangindonesia.co.id – Nusa Tenggara Barat — Rencana aksi Aliansi Pemekaran Pulau Sumbawa (PPS) pada 2 Juni 2026 mendapat respons dari Gerakan Advokasi Strategis Analisis Kebijakan Nusa Tenggara Barat (GASAK NTB). Organisasi tersebut mengingatkan agar agenda penyampaian aspirasi tetap dilakukan secara damai serta tidak mengganggu aktivitas publik.
Direktur GASAK NTB, Ar Yandis, menyampaikan bahwa menyuarakan pendapat merupakan hak masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Ia menilai, aksi massa dapat menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan pandangan, tuntutan, maupun kritik terhadap persoalan yang dianggap penting.
Namun, Yandis menegaskan bahwa hak tersebut tetap perlu dijalankan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, aksi tidak boleh sampai menghambat fasilitas strategis yang menjadi penopang mobilitas dan ekonomi daerah.
“Kami menghargai setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya, aksi harus tetap menjaga ketertiban dan tidak mengganggu titik-titik yang menjadi pusat aktivitas ekonomi,” kata Yandis.
GASAK NTB menilai sejumlah fasilitas seperti pelabuhan, bandara, terminal, serta jalur distribusi barang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat. Jika akses tersebut terganggu, dampaknya bisa meluas terhadap arus barang, perjalanan warga, hingga pendapatan masyarakat kecil.
Yandis secara khusus menyoroti kawasan pelabuhan yang menjadi tempat banyak warga mencari nafkah. Ia berharap tidak ada tindakan yang dapat menghambat aktivitas di area tersebut, sebab banyak pekerja, pedagang, sopir, buruh, dan pelaku usaha kecil bergantung pada kelancaran operasional pelabuhan.
“Bagi masyarakat yang hidup di sekitar pelabuhan, kelancaran aktivitas di sana sangat menentukan penghasilan harian mereka. Karena itu, jangan sampai aksi yang membawa aspirasi justru menimbulkan beban bagi warga kecil,” ujarnya.
Selain kepada peserta aksi, GASAK NTB juga meminta aparat keamanan mengawal kegiatan tersebut dengan pendekatan yang santun, persuasif, dan humanis. Pengamanan diharapkan mampu menciptakan suasana kondusif tanpa memicu ketegangan antara massa aksi dan aparat.
GASAK NTB menegaskan bahwa demokrasi harus berjalan seimbang. Di satu sisi, masyarakat memiliki hak untuk bersuara. Namun di sisi lain, kepentingan publik, ketertiban umum, dan aktivitas ekonomi warga tetap harus dijaga bersama.(red)
