Gerbangindonesia.co.id – Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memperkuat langkah antisipasi menyusul meningkatnya ancaman kekeringan di sejumlah daerah. Memasuki musim kemarau tahun ini, ratusan ribu warga dilaporkan mulai terdampak akibat berkurangnya ketersediaan air, sehingga diperlukan koordinasi lintas sektor untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
Persoalan tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana yang berlangsung di Mataram, Jumat (24/7/2026). Pertemuan itu dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), para bupati dan wali kota, termasuk Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin.
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengungkapkan bahwa berdasarkan pendataan hingga 23 Juli 2026, kekeringan telah menjalar ke sembilan kabupaten dan kota di NTB. Sebanyak 50 kecamatan yang mencakup 134 desa terdampak fenomena tersebut, dengan jumlah masyarakat yang merasakan dampaknya mencapai lebih dari 206 ribu jiwa.
Ia menjelaskan, kondisi itu dipicu oleh karakter musim kemarau tahun ini yang diprediksi lebih ekstrem. Mengacu pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kering datang lebih cepat, berlangsung lebih lama, serta memiliki intensitas hujan yang lebih rendah dibandingkan kondisi normal.
Menurut Iqbal, pemerintah daerah harus bergerak lebih cepat dalam melakukan langkah-langkah mitigasi. Upaya menjaga pasokan air bersih dan melindungi sektor pertanian menjadi prioritas utama mengingat banyak masyarakat menggantungkan penghasilan dari aktivitas bercocok tanam.
Selain penanganan darurat, ia juga menilai pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian dari arah pembangunan daerah. Karena itu, berbagai kebijakan yang disusun pemerintah diharapkan mampu meningkatkan ketahanan wilayah terhadap ancaman bencana di masa mendatang.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan sejumlah kebutuhan yang dinilai mendesak bagi masyarakat di daerahnya. Ia mengusulkan pembangunan sumur bor pada sepuluh wilayah yang setiap tahun mengalami kesulitan mendapatkan air bersih ketika musim kemarau berlangsung.
Tidak hanya itu, Bupati juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan kembali sejumlah jembatan yang rusak akibat bencana. Menurutnya, infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat serta kelancaran distribusi hasil pertanian.
Menanggapi permintaan tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa usulan rehabilitasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah masuk dalam proses pembahasan di Kementerian Keuangan. Ia berharap tahapan administrasi segera selesai agar bantuan dapat direalisasikan.
Dalam paparannya, Suharyanto juga mengungkapkan bahwa hingga 23 Juli 2026 telah tercatat 1.281 kejadian bencana di Indonesia. Sebagian besar merupakan bencana hidrometeorologi, sementara bencana geologi hanya menyumbang sebagian kecil dari keseluruhan peristiwa yang terjadi.
Ia menambahkan bahwa seluruh kabupaten dan kota di NTB memiliki tingkat risiko bencana pada kategori sedang hingga tinggi. Risiko kekeringan maupun kebakaran diperkirakan meningkat selama musim kemarau sehingga pemerintah daerah diminta menjadikan Kajian Risiko Bencana sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, pemerintah pusat dan daerah menandatangani kesepakatan terkait penguatan lahan pangan berkelanjutan pada kawasan sawah serta penyelarasan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB. Kesepakatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, mendukung pembangunan infrastruktur, sekaligus meningkatkan kesiapan daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di masa depan.(dan)
