Gerbangindonesia.co.id – LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai mengintensifkan langkah penyelesaian persoalan lahan yang menghambat pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Upaya tersebut dilakukan menyusul masih tingginya jumlah desa dan kelurahan yang belum memiliki gerai.
Dari 254 desa dan kelurahan di Kabupaten Lombok Timur, tercatat 127 gerai KDKMP belum dibangun. Sementara 101 gerai masih dalam pengerjaan dan baru 26 gerai yang telah selesai 100 persen.
Persoalan lahan menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mengejar target pembangunan. Sejumlah lokasi yang tersedia belum memenuhi ketentuan, termasuk karena berada di tempat yang dinilai kurang strategis untuk menunjang aktivitas gerai.
Kondisi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penyiapan lahan KDKMP yang digelar Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Kodim 1615 Lombok Timur di Aula Kodim 1615, Senin (7/9/2026).
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meminta seluruh pemerintah desa dan kelurahan tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Ia mendorong kepala desa dan penjabat kepala desa melakukan komunikasi dengan masyarakat untuk menemukan lokasi yang paling memungkinkan digunakan.
Menurut Haerul, program KDKMP merupakan fasilitas yang dibangun melalui dukungan pemerintah dan ditujukan untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, keberadaan gerai dinilai perlu dipastikan di seluruh desa dan kelurahan.
“Jangan sampai persoalan lahan membuat kesempatan ini tidak dimanfaatkan. Kita harus sama-sama mencari solusi agar seluruh desa memiliki KDKMP,” ujar Haerul.
Untuk mempercepat penyelesaian masalah, Pemkab Lombok Timur menyiapkan sejumlah alternatif pemanfaatan lahan. Pemerintah desa dapat menggunakan tanah pecatu sebagai lokasi pembangunan. Jika posisi tanah tersebut tidak strategis, mekanisme tukar guling dapat ditempuh.
Selain tanah pecatu, aset milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga dapat dimanfaatkan. Opsi lainnya adalah menggunakan lahan yang menjadi aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Haerul meminta opsi tersebut segera dikaji di masing-masing desa sehingga tidak ada lagi pembangunan yang tertahan hanya karena persoalan lokasi.
Dalam rapat tersebut, Kodim 1615 Lombok Timur juga memaparkan perkembangan pekerjaan fisik KDKMP. Dandim 1615 Lombok Timur Letkol Inf. Hadiyansyah menyebut adanya perbedaan progres antarwilayah karena tidak semua titik memulai pembangunan pada waktu yang sama.
Berdasarkan data terbaru, 26 titik telah mencapai progres penuh. Sebanyak 15 titik berada pada kisaran 91 hingga 99 persen, sementara 20 titik lainnya mencapai 81–90 persen. Adapun 68 titik masih memiliki progres 71 persen ke bawah.
Selain bangunan fisik, kesiapan berbagai perlengkapan operasional juga menjadi perhatian. Gerai yang telah selesai nantinya dilengkapi sejumlah sarana, mulai dari kendaraan operasional hingga perangkat penunjang pelayanan.
Fasilitas tersebut meliputi truk, mobil pikap, kendaraan roda tiga, AC, rak gerai, mesin kasir dan aplikasi pendukung, CCTV, modem internet, seragam, genset, brankas, serta kipas angin.
Namun, distribusi perlengkapan tersebut masih dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, tidak seluruh gerai menerima seluruh sarana dalam waktu yang bersamaan.
Hadiyansyah mengatakan beberapa persoalan yang sempat menghambat pembangunan juga telah berhasil diselesaikan. Kasus klaim lahan oleh ahli waris telah melalui proses mediasi. Begitu pula keberatan masyarakat terkait penggunaan lahan yang sebelumnya difungsikan sebagai fasilitas olahraga.
“Persoalan yang muncul di lapangan sudah kami mediasi dan sebagian besar sudah dapat diselesaikan,” kata Hadiyansyah.
Rapat yang turut dihadiri Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, serta kepala desa dan lurah se-Lombok Timur tersebut menjadi forum untuk menyusun langkah penyelesaian bagi desa yang belum memiliki lokasi pembangunan.
Pemkab Lombok Timur menargetkan persoalan lahan dapat segera dituntaskan sehingga 127 gerai yang belum dibangun bisa menyusul tahap pelaksanaan. Dengan begitu, pembangunan KDKMP di Lombok Timur diharapkan tidak berjalan timpang dan manfaat program dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.(red)
