Gerbangindonesia.co.id – LOMBOK TIMUR — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menata kembali strategi penanganan keluarga berisiko stunting dengan memperkuat pendampingan langsung di lapangan. Pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan cakupan intervensi, tetapi juga memastikan setiap bantuan dan program benar-benar menjawab kebutuhan keluarga sasaran.
Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang digelar di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (1/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penyusunan pola kerja untuk pelaksanaan Genting di berbagai wilayah.
Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya mengatakan penanganan stunting membutuhkan mekanisme kerja yang jelas di setiap wilayah. Karena itu, pembagian daerah binaan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati perlu diterjemahkan ke dalam tanggung jawab yang nyata.
Setiap OPD dan unsur mitra didorong memiliki penanggung jawab atau person in charge (PIC). Kehadiran PIC diharapkan membuat komunikasi antarlembaga lebih cepat, sekaligus memastikan perkembangan program di suatu wilayah tetap diketahui meski terjadi pergantian petugas.
Menurut Edwin, persoalan di lapangan tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu instansi. Kebutuhan keluarga bisa berkaitan dengan kesehatan, gizi, kondisi rumah, air bersih maupun faktor sosial. Karena itu, setiap persoalan harus segera diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan.
Pemerintah daerah juga menilai kader memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Kemampuan mereka dalam melakukan penyuluhan, mencatat data keluarga dan memantau perkembangan sasaran akan terus diperkuat melalui pelatihan.
Dukungan operasional pun menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Pemkab Lombok Timur mendorong tersedianya logistik, insentif dan forum koordinasi rutin agar proses pendampingan tidak berhenti setelah bantuan diberikan.
Dalam Genting, dukungan kepada keluarga dilakukan melalui dua pendekatan utama. Intervensi langsung diarahkan pada pemenuhan kebutuhan gizi, terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia di bawah dua tahun. Bantuan dapat berupa makanan tambahan maupun bahan pangan dengan kandungan protein hewani.
Pada saat yang sama, pemerintah menyasar faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan keluarga. Bantuan akses air bersih, jamban sehat, rumah layak huni hingga dukungan infrastruktur menjadi bagian dari upaya tersebut.
Edukasi juga diberikan untuk mendorong keluarga melakukan perubahan pola asuh dan perilaku hidup sehat. Pemantauan pertumbuhan anak dilakukan secara berkala agar potensi gangguan tumbuh kembang dapat diketahui lebih awal.
Edwin menegaskan semangat utama Genting adalah gotong royong. Seluruh unsur yang terlibat diminta tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan menyatukan intervensi agar manfaat yang diterima keluarga lebih maksimal.
“Pertemuan ini untuk membangun sistem kerja. Intervensi spesifik dan sensitif yang diperlukan harus disampaikan kepada mitra-mitra Genting,” ujarnya.
Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Provinsi NTB, Lalu Makripuddin, menilai Lombok Timur memiliki peran penting dalam agenda percepatan penurunan stunting di NTB.
Ia mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan pemerintah daerah. Namun, capaian program menurutnya tetap harus diiringi dengan ketelitian dalam pengelolaan data agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kondisi di lapangan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah data realisasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Lalu Makripuddin menyebut terdapat perbedaan antara data pada aplikasi dengan laporan Dinas P3AKB Lombok Timur.
Sinkronisasi diminta segera dilakukan sehingga pembaruan data yang diteruskan ke pemerintah pusat tidak menimbulkan perbedaan dengan kondisi sebenarnya.
Sementara capaian Program Genting di Lombok Timur telah berada di angka sekitar 81 persen. Capaian tersebut masih akan ditingkatkan dengan menekankan aspek ketepatan sasaran dan pemanfaatan bantuan oleh penerima.
Kepala Dinas P3AKB Lombok Timur Muksin menyampaikan bahwa program tersebut difokuskan kepada keluarga berisiko stunting, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan anak yang mengalami stunting.
Data sasaran pemerintah pusat melalui BKKBN mencatat sebanyak 14.106 keluarga di Lombok Timur masuk kategori berisiko stunting. Sebanyak 11.610 keluarga di antaranya telah terintegrasi dalam program.
Dari pelaksanaan intervensi, tercatat 9.627 keluarga telah memperoleh edukasi. Intervensi nutrisi diberikan kepada 1.574 keluarga, sementara dukungan air bersih telah menjangkau 394 keluarga.
Selain itu, sebanyak 14 keluarga memperoleh intervensi jamban sehat dan satu keluarga mendapatkan bantuan rumah layak huni.
Muksin menilai bantuan bukanlah tujuan akhir. Program harus mampu mendorong keluarga melakukan perubahan yang bertahan dalam jangka panjang, terutama terkait pemenuhan gizi, kebersihan lingkungan, pola pengasuhan dan pemantauan perkembangan anak.
Koordinasi Genting tersebut melibatkan OPD, camat, UPTD P3AKB, puskesmas, BUMN, BUMD, sektor swasta, komunitas, LSM, organisasi kemasyarakatan dan profesi, serta unsur pendamping keluarga.
Dengan memperjelas wilayah kerja, memperkuat penanggung jawab, meningkatkan kualitas kader dan membenahi data, Pemkab Lombok Timur menargetkan penanganan stunting dapat berlangsung lebih terarah dan tidak berhenti pada penyaluran bantuan semata.(dan)
