Gerbangindonesia.co.id – LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menganggap aparat desa maupun pemerintah daerah sebagai penyebab ketika belum masuk dalam daftar penerima bantuan sosial. Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menyebut persoalan tersebut erat kaitannya dengan akurasi dan kelengkapan data masyarakat.
Edwin mengatakan, pola pendataan penerima bantuan kini semakin terintegrasi. Masyarakat pun tidak hanya menjadi objek pendataan, tetapi dapat mengambil peran dengan memeriksa serta memperbarui informasi dirinya melalui sejumlah layanan yang disediakan pemerintah.
Hal itu disampaikan Edwin dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami’ Baiturrahman, Denggen, Kecamatan Selong, Jumat (11/9/2026).
Menurutnya, masyarakat yang merasa layak memperoleh bantuan dapat memanfaatkan kanal resmi untuk mengetahui status data mereka. Pemerintah telah menyediakan layanan yang berkaitan dengan pengecekan bantuan sosial maupun perlindungan sosial, termasuk kanal yang terhubung dengan pendataan statistik pemerintah.
Edwin menilai kebiasaan menyalahkan kepala dusun, kepala wilayah, kepala desa, lurah, camat hingga bupati ketika bantuan tidak diterima justru perlu diubah. Sebab, keputusan penerima manfaat didasarkan pada data yang dihimpun dan diverifikasi melalui berbagai sumber.
“Jangan langsung menyalahkan kadus, kawil, kades, lurah, camat sampai Bupati. Sekarang masyarakat bisa ikut mengecek dan mengisi data melalui program yang tersedia,” kata Edwin.
Pemkab Lombok Timur, lanjut dia, bersama jajaran pemerintahan desa dan kelurahan masih terus melakukan pemutakhiran data penduduk. Proses tersebut membutuhkan informasi yang cukup detail karena terdapat sedikitnya 39 variabel yang diperhitungkan.
Salah satu informasi yang turut masuk dalam sistem adalah data terkait listrik. Berbagai indikator tersebut kemudian dikombinasikan dengan sumber data lain untuk menentukan posisi kesejahteraan masyarakat dalam kelompok desil.
Edwin menjelaskan, sistem pendataan tersebut tidak bekerja secara terpisah. Sejumlah instansi disebut telah terkoneksi, antara lain ATR/BPN, PLN, Kominfo, perbankan dan Samsat.
Kondisi itu membuat pembaruan data menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah. Kesalahan atau ketidaksesuaian informasi dikhawatirkan dapat berdampak pada hasil pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Data yang dimasukkan itu setidaknya memiliki 39 variabel. Semua saling terhubung dan akhirnya mempengaruhi desil,” ujarnya.
Di hadapan masyarakat Denggen, Edwin juga menyampaikan agenda lain yang tidak kalah penting, yakni pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Lombok Timur.
Sebanyak 157 desa direncanakan melaksanakan pemilihan pada 27 Januari mendatang. Jumlah tersebut dinilai cukup besar sehingga membutuhkan kesiapan seluruh unsur untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama tahapan pemilihan berlangsung.
Edwin meminta aparat keamanan bersama masyarakat menjaga suasana tetap kondusif. Ia berharap pelaksanaan pemilihan dapat berlangsung lancar, terlebih jadwalnya berada cukup dekat dengan memasuki bulan Ramadan.
“157 desa itu cukup banyak. Mudah-mudahan Bhabinkamtibmas dan Babinsa tidak terlalu berat tugasnya karena keamanan harus kita jaga bersama,” tuturnya.
Di tengah persiapan tersebut, Edwin turut memberikan apresiasi terhadap masyarakat yang tetap berani maju sebagai calon kepala desa. Antusiasme itu menurutnya menunjukkan masih kuatnya keinginan masyarakat untuk mengambil peran dalam pemerintahan desa, meski kemampuan anggaran desa mengalami perubahan.
Ia menilai kepala desa terpilih nantinya akan menghadapi tantangan pembangunan yang tidak ringan. Karena itu, pemerintahan desa dituntut membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk DPRD, agar keterbatasan anggaran tidak menjadi penghambat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Denggen turut dihadiri unsur DPRD Lombok Timur, Camat Selong, Lurah Denggen, Forkopimcam, tokoh agama, Ketua GOW Lombok Timur, serta masyarakat setempat.(dan)
