GerbangIndonesia, Mataram – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Program yang digadang-gadang untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak sekolah tersebut kini mendapat perhatian serius setelah kasus dugaan keracunan makanan kembali terjadi di Nusa Tenggara Barat.
Kasus terbaru terjadi di Lombok Tengah, di mana sebanyak 352 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG. Sejumlah siswa mengalami berbagai keluhan, mulai dari mual, muntah, sakit perut hingga pusing.
Kondisi tersebut menuai keprihatinan dari kalangan mahasiswa. Menteri Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram), Hanan Wahyuda, mengecam keras kejadian tersebut dan meminta pemerintah tidak abai terhadap persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.
Menurut Hanan, pemerintah bersama pihak terkait harus segera melakukan evaluasi secara menyeluruh. Terlebih, program tersebut menyasar anak-anak sekolah yang seharusnya mendapatkan makanan yang aman, sehat dan memenuhi standar gizi.
“Kami mengecam keras kejadian ini. Pemerintah jangan sampai abai terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan anak-anak,” tegas Hanan.
BEM Universitas Mataram juga mendesak pihak eksekutif dan legislatif di NTB segera turun tangan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG, khususnya menyangkut keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada para siswa.
Hanan mempertanyakan bagaimana standar keamanan pangan diterapkan sejak awal proses hingga makanan tersebut dikonsumsi oleh penerima manfaat.
“Bagaimana standar keamanan pangan diterapkan sejak proses pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, distribusi, sampai makanan tersebut benar-benar sampai ke tangan siswa?” ujarnya.
Menurutnya, seluruh tahapan tersebut harus memiliki pengawasan dan standar yang jelas. Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan gizi anak justru menimbulkan persoalan kesehatan bagi penerimanya.
BEM Unram bahkan mendesak agar pelaksanaan program MBG di wilayah yang mengalami persoalan dihentikan sementara. Penghentian tersebut dinilai perlu dilakukan sampai evaluasi dan perbaikan benar-benar dilaksanakan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Hanan menegaskan, keselamatan anak harus ditempatkan di atas kepentingan keberlangsungan program.
“Jangan tunggu ada korban berikutnya baru bertindak. Jangan tunggu ada korban lebih banyak baru melakukan evaluasi. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Bagi BEM Unram, evaluasi bukan berarti menolak program MBG. Namun, evaluasi diperlukan agar program tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuan awal, yakni memberikan makanan bergizi, aman dan layak konsumsi bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
Kasus di Lombok Tengah tersebut diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan dan memastikan setiap makanan yang dibagikan melalui program MBG memenuhi standar keamanan pangan sebelum dikonsumsi para siswa. (dil)
