GerbangIndonesia, Lombok Barat — Pertemuan antara Laskar Sasaka Lombok Barat bersama para petani Labuapi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terkait persoalan aliran irigasi yang diduga dialihkan oleh PT Lambang Sejati berujung tanpa kesepakatan.
Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Rabu (30/09/2026). Forum itu digelar untuk membahas polemik aliran irigasi yang selama ini menjadi perhatian petani di wilayah Labuapi Selatan.
Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan titik temu. Laskar Sasaka dan para petani sebelumnya berharap dapat bertemu langsung dengan Wakil Bupati Lombok Barat. Akan tetapi, pihak Pemkab Lombok Barat dalam pertemuan tersebut diwakili sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Perizinan serta beberapa OPD lainnya.
Ketua Laskar Sasaka Lombok Barat, Sapri, menyampaikan bahwa pihaknya berharap pemerintah mengambil langkah tegas terhadap PT Lambang Sejati, termasuk menghentikan aktivitas perusahaan tersebut apabila terbukti menimbulkan persoalan terhadap aliran irigasi masyarakat.
Sapri menilai persoalan tersebut bukan hal baru karena telah berlangsung sekitar satu tahun.
“Kami berharap PT Lambang Sejati ditutup total karena persoalan ini sudah terjadi selama setahun terakhir,” ujar Sapri.
Menurutnya, berbagai tuntutan yang disampaikan masyarakat selama ini belum mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan. Ia bahkan menduga adanya keberpihakan Pemkab Lombok Barat terhadap PT Lambang Sejati.
“Kami sudah menyampaikan tuntutan ini sejak lama, tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaian. Kami menduga ada keberpihakan pemerintah daerah kepada perusahaan,” katanya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat membantah bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan keberpihakan. Asisten III Setda Lombok Barat, Fauzan Husniadi, mengatakan dari sisi administrasi dan perizinan, persoalan tersebut telah diselesaikan oleh OPD terkait.
Namun, menurut Fauzan, persoalan di lapangan masih belum menemukan titik temu antara pihak-pihak yang berkepentingan.
“Secara administrasi, dari teman-teman perizinan sudah clear. Tetapi di lapangan memang belum ada titik temunya,” jelas Fauzan.
Ia menegaskan bahwa seluruh pihak harus berpedoman pada aturan yang berlaku sebagai dasar penyelesaian persoalan tersebut.
“Aturan menjadi payung semuanya. Hanya komunikasi yang masih tersumbat,” ujarnya.
Fauzan berharap persoalan antara masyarakat, petani, dan pihak perusahaan dapat segera diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi sehingga kondisi di lapangan kembali terkendali.
“Harus selesai semuanya supaya semuanya terkendali,” tegasnya.
Hingga berakhirnya pertemuan, belum tercapai kesepakatan konkret terkait penyelesaian persoalan aliran irigasi tersebut. Laskar Sasaka dan para petani pun masih menunggu langkah konkret pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan yang mereka klaim telah berlangsung selama satu tahun.
Persoalan ini selanjutnya masih menjadi perhatian masyarakat Labuapi Selatan, terutama para petani yang bergantung pada kelancaran aliran irigasi untuk kebutuhan pertanian mereka. (dil)
