Gerbangindonesia.co.id – LOMBOK TIMUR – Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pemerataan jangkauan pemerintah menjadi dua hal yang disoroti Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat menghadiri penilaian Lomba Posyandu Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 di Posyandu Pelangi Rinjani, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kamis (29/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati menilai Posyandu telah berkembang menjadi bagian penting dari sistem pelayanan masyarakat. Perannya tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan sosial yang dibutuhkan warga.
Ia mencontohkan keterlibatan Posyandu dalam penyaluran bantuan, kegiatan kebersihan lingkungan, hingga pelayanan pengobatan gratis. Menurutnya, kepercayaan masyarakat yang besar terhadap Posyandu perlu dijaga melalui peningkatan mutu pelayanan dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah.
Haerul Warisin juga memberikan apresiasi kepada kader yang selama ini menjadi penggerak pelayanan di tingkat masyarakat. Dedikasi mereka dinilai membantu menjembatani kebutuhan warga dengan program pemerintah daerah.
Posyandu Pelangi Rinjani Rakam yang menjadi lokasi penilaian diketahui memberikan pelayanan kepada masyarakat lintas usia, mulai dari balita, remaja, orang dewasa hingga lanjut usia. Cakupan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan Posyandu tidak hanya ditujukan kepada kelompok tertentu, melainkan mencakup kebutuhan masyarakat sepanjang tahapan kehidupan.
Bupati meminta momentum perlombaan dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi untuk memperbaiki pelayanan. Ia mengingatkan bahwa pencapaian prestasi bukan satu-satunya tujuan, sebab masukan dari tim penilai juga dapat menjadi pedoman untuk mengembangkan kegiatan Posyandu ke arah yang lebih baik.
Selain persoalan pelayanan, perhatian Bupati turut tertuju pada pembagian wilayah administrasi di Kelurahan Rakam. Ia meminta lurah dan dinas terkait mempelajari kemungkinan pemekaran lingkungan dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi wilayah.
Menurutnya, pengaturan wilayah kerja yang sesuai akan membantu kepala lingkungan menjalankan tugas secara lebih efektif. Hal itu diharapkan berdampak pada kelancaran koordinasi dan kecepatan pemerintah dalam menindaklanjuti persoalan yang disampaikan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa penguatan pelayanan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Koordinasi antara pemerintah daerah, aparatur kelurahan, kader Posyandu, dan masyarakat menjadi faktor penting agar berbagai program dapat berjalan sesuai tujuan.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lomba Posyandu Tingkat Provinsi NTB, Lalu Zaenul Arifin, menjelaskan bahwa proses penilaian turut mengukur pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Ia juga menjabat sebagai Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya pada DPMPD Provinsi NTB.
Menurut Zaenul, penilaian dilakukan dengan melihat tata kelola pelayanan serta tindak lanjut atas hasil kegiatan Posyandu. Tim turut mengevaluasi penggunaan Sistem Informasi Posyandu (SIP), inovasi yang dikembangkan, serta kreativitas kader, termasuk melalui Mars Posyandu. Pemeriksaan tersebut diperkuat dengan verifikasi langsung di lokasi.
Lurah Rakam, Zulkarnaen, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa Posyandu dengan cakupan enam bidang SPM berdasarkan ketentuan Kementerian Dalam Negeri kini memiliki tanggung jawab yang lebih beragam. Pelayanan yang sebelumnya identik dengan sektor kesehatan telah berkembang menjadi sarana untuk menampung aspirasi warga terkait berbagai pelayanan dasar.
Aspirasi masyarakat kemudian dikoordinasikan dengan instansi teknis sesuai bidang dan kewenangannya. Pembagian tanggung jawab di antara anggota Posyandu dilakukan agar setiap kebutuhan yang ditemukan dapat diteruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
Kegiatan penilaian tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), pendamping Keluarga Berencana (KB), kader Posyandu, serta tokoh masyarakat Kelurahan Rakam.(red)
