Gerbangindonesia.co.id – JAKARTA – Ketidakpastian mendapatkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat (SK PB) masih menjadi persoalan yang dikeluhkan sejumlah keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Ada keluarga yang mengaku telah menunggu hampir dua hingga tiga tahun, tetapi belum memperoleh kejelasan mengenai kelanjutan pengajuan pembebasan bersyarat.

Keluhan tersebut kini dibawa ke DPR RI. LSM Geram Banten Indonesia bersama Tim Posko Perjuangan SK PB mendatangi Sekretariat Komisi XIII DPR RI pada Selasa (17/11/2026) untuk menyerahkan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait lambatnya penerbitan keputusan tersebut.

Pengajuan itu ditandatangani melalui surat bernomor 20/PER/LSM/GERAM/BTN-IND/DPC/KOTA/TNG/XI/2026 yang disampaikan langsung oleh Ketua LSM Geram Banten Indonesia DPC Kota Tangerang, S. Widodo, S.H., M.H., bersama perwakilan keluarga WBP.

Persoalan ini mencuat setelah pihak pendamping menerima berbagai laporan mengenai pengajuan SK PB yang belum mendapatkan penyelesaian. Mereka menyebut sejumlah warga binaan telah melengkapi dokumen, mengikuti tahapan yang dipersyaratkan, hingga dinyatakan lolos sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Namun, keputusan pembebasan bersyarat masih belum diterima.

S. Widodo menilai kondisi tersebut membutuhkan penelusuran langsung dari instansi yang berwenang. Menurutnya, keluarga berhak mendapatkan informasi mengenai status permohonan, termasuk penjelasan apabila masih terdapat kendala dalam proses penerbitannya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin persoalan ini berhenti sebagai keluhan masyarakat, melainkan perlu dibahas melalui forum resmi agar terdapat kejelasan mengenai tanggung jawab dan mekanisme penyelesaiannya.

Sebagai pendukung laporan, pihaknya menyerahkan bukti komunikasi dan surat yang sebelumnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), daftar 30 WBP yang masuk dalam nominasi pengajuan, serta 11 surat kuasa khusus dari keluarga warga binaan.

Di tingkat keluarga, dampak dari ketidakpastian tersebut dirasakan oleh Jamal, warga asal Aceh. Ia mengaku telah menanti hampir tiga tahun agar istrinya memperoleh SK PB. Saat ini, istrinya masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Sukamiskin, Bandung.

Jamal mengatakan proses asimilasi telah dijalani oleh istrinya dan berdasarkan informasi yang dimilikinya, persyaratan pengajuan juga telah dipenuhi. Meski demikian, keluarga belum memperoleh keputusan sebagaimana yang diharapkan.

Penantian panjang itu membuat Jamal akhirnya ikut menyuarakan persoalan yang dialami keluarga WBP lainnya. Ia berharap ada penjelasan yang lebih konkret dari pihak terkait, bukan sekadar permintaan untuk kembali menunggu.

Situasi serupa dialami Aan, yang telah menunggu hampir dua tahun untuk pengajuan pembebasan bersyarat anaknya di Lapas Kelas I Kota Tangerang. Ia kemudian bergabung dengan Tim Posko Perjuangan SK PB setelah mengetahui banyak keluarga lain menghadapi persoalan yang sama.

Sementara itu, Kurnia selaku relawan posko menyebut kelompok tersebut telah menghimpun hampir 50 anggota dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka berasal dari keluarga WBP yang memiliki keluhan mengenai proses penerbitan SK PB.

Kurnia mengatakan, sebagian keluarga mengaku kesulitan mendapatkan informasi mengenai perkembangan dokumen yang diajukan. Jawaban yang diterima, menurutnya, masih sebatas keterangan bahwa berkas sedang diverifikasi atau diminta menunggu.

Ia berharap persoalan tersebut tidak hanya dilihat sebagai urusan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi keluarga yang selama ini menantikan kepastian.

“Saya hanya bertindak atas dasar rasa kemanusiaan. Banyak warga binaan mengeluh kesulitan mendapatkan SK Pembebasan Bersyarat, khususnya kasus narkotika. Hingga kini jawabannya hanya ‘menunggu’ atau ‘sedang diverifikasi’, tanpa kejelasan apa pun,” kata Kurnia.

Sebelum menyampaikan laporan ke DPR, LSM Geram dan Tim Posko Perjuangan SK PB telah mengirimkan surat permohonan percepatan penerbitan keputusan kepada Ditjenpas pada 11 November 2026. Namun, berdasarkan keterangan mereka, surat tersebut belum mendapatkan tanggapan resmi hingga pengaduan disampaikan enam hari kemudian.

Dalam permohonan RDP, terdapat tiga pihak yang diminta hadir untuk memberikan keterangan. Mereka adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Direktur Pembinaan Narapidana, serta Ombudsman Republik Indonesia.

Kehadiran Dirjenpas diharapkan dapat menjelaskan kebijakan dan proses penerbitan SK PB. Sementara Direktur Pembinaan Narapidana diminta memberikan keterangan mengenai kemungkinan hambatan penyelesaian berkas. Adapun Ombudsman RI diharapkan menelaah laporan dugaan maladministrasi yang disampaikan keluarga WBP.

Pihak pengadu mengusulkan rapat tersebut dilaksanakan pada Kamis (19/11/2026), pukul 10.00–12.00 WIB. Mereka juga meminta dukungan advokasi dari anggota Komisi XIII DPR RI, Dr. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum., melalui permohonan kolaborasi untuk mengawal persoalan tersebut.

LSM Geram turut menyoroti kemungkinan dampak penyelesaian pembebasan bersyarat terhadap pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Menurut mereka, pelaksanaan hak pembebasan bersyarat bagi WBP yang telah memenuhi ketentuan dapat menjadi salah satu upaya mendukung pengurangan kepadatan penghuni lapas sekaligus mendorong efisiensi anggaran negara.

Melalui pengaduan ini, keluarga WBP berharap Komisi XIII DPR RI dapat menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan dengan meminta penjelasan dari instansi terkait. Mereka menginginkan adanya transparansi mengenai proses pengajuan, kepastian status berkas, serta solusi atas kendala yang menyebabkan penerbitan SK PB belum terselesaikan.

Bagi keluarga yang telah menunggu bertahun-tahun, kejelasan proses menjadi hal utama yang kini mereka perjuangkan.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here